Atasi Kemiskinan Butuh Aksi Bukan Sekadar Narasi
Persoalan kemiskinan sudah menjadi hal lumrah di negeri ini. Bagaikan jalan yang tidak berujung, kemiskinan masih dirasakan dimana-mana. Sejak pemerintahan orde lama, orde baru hingga reformasi upaya untuk mengentaskan kemiskinan masih belum membuahkan hasil.
Pada pemerintaahan baru presiden terpilih diharapkan ada terobosan baru terkait pengentasan kemiskinan. Dalam sebuah wawacara pada hari selasa, 10 Desember 2024, presiden mengungkapkan pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi prioritas APBN. Hal tersebut sebagai jalan keluar masalah kemiskinan.
Selain itu, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi hal yang strategis untuk menyelamatkan anak-anak. Lebih lanjut presiden mengatakan akan melakukan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. (presidenri.go.id)
Tentu rakyat sangat mengharapkan janji-janji kesejahteraan dapat terealisasi bukan hanya menjadi narasi. Pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan setiap orang memang akan berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan. Harapan muncul ketika dinyatakan akan adanya peningkatan anggaran untuk dua bidang tersebut. Sayangnya pernyataan tersebut belum didukung dengan kebijakan yang ada.
Setelah di telusuri kebijakan yang ada justru bertentangan dengan narasi yang disampaikan. Bahkan kebijakan justru membuat hidup rakyat makin sulit termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan justru menjadi ladang kapitalisasi yang semakin menyulitkan rakyat. Terlebih lagi iuran layanan kesehatan BPJS yang terancam naik.
Baru-baru ini protes berdatangan dari berbagai pihak menanggapi kenaikan pajak PPN menjadi 12%. Bagaimana mungkin kemiskinan dapat dituntaskan sementara persoalan semakin beragam, kebijakan justru berlainan dengan kebutuhan rakyat.
Sejatinya akar persoalan masalah kemiskinan adalah diterapkannya sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme menjadikan pemilik modal sebagai pemegang kuasa. Ide demokrasi hanyalah harapan semu, sebab slogan dari dakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak akan pernah terealisasi. Sangat disayangkan, rakyat hanya akan dibutuhkan suaranya ketika pemilihan 5 tahun sekali.
Setelah menjabat para penguasa akan berusaha mengembalikan modal kampanye atau membalas budi para pengusaha yang memuluskan jalannya naik tahta. Tidak heran berbagai kebijakan yang ada tidak untuk kepentingan rakyat. Kemiskinan akan terus terjadi, sementara rakyat kecil akan tetap menderita.
Lalu bagaimana upaya tuntas dalam mengentaskan kemiskinan?
Islam Sebagai Solusi
