Kapitalisme Menjadikan Anak Sebagai Komoditas
Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan peradaban. Membentuk pemimpin masa depan dimulai dari pembentukan anak sebagai generasi selanjutnya. Generasi yang buruk akan melahirkan masa depan yang buruk juga. Peradaban cemerlang tentu harus disiapkan dari sekarang.
Tak habis pikir apa yang menimpa negeri ini, anak-anak dieksploitasi atas nama kebutuhan ekonomi. Dilansir dari detik.sumut, 2 panti asuhan di Medan mengeksploitasi anak-anak melalui live tiktok. Dari live tiktok, mereka menggugah hati netizen untuk mendapatkan donasi. Padahal diantara anak-anak tersebut ada yang dititp dan memiliki orang tua. Panti asuhan  tersebut sudah 8 bulan beroperasi tetapi belum memiliki izin. Tak sedikit, penghasilan dari live tiktok bisa sampai Rp. 20 juta -- Rp 50 juta.
Hanya mampu mengelus dada, bukan hanya eksploitas, prostitusi pun terjadi pada anak-anak. Â Polda Metro Jaya menangkap seorang mucikari yang melakukan prostitusi anak di bawah umur melalui media sosial. Tersangka berisinial FEA(24 tahun) alias Icha melakukan bisnis eksplotasi tersebut melalui media sosial. Korban ditawarkan oleh FEA dengan harga mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp 8 juta per jam-nya.
Anak dalam bahaya
Kehidupan yang keras hari ini membuat seseorang melakukan apapun meraih tujuannya. Tanpa peduli halal dan haram, ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya.
Pertama, rapuhnya pemahaman akidah anak di keluarga. Peranan pendidikan akidah dikeluarga memang menjadi ujung tombak pertahanan anak menjalani kehidupan saat ini. Tanpa pemahaman akidah anak mengalami krisis jati diri dalam memaknai hidup. Keberhasilan  distandarkan pada materi, kemewahan dan gaya hedonis.
Lingkungan sekitar pun memicu berbagai sifat komsumtif, mengakibatkan individu berlomba-lomba mendapatkan pengakuan. Sadar atau tidak, hal ini membuat hidup yang  dijalani hanya untuk penilaian manusia semata.
Penghasilan orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Jangankan gaya hidup kebutuhan pokok saja masih banyak yang belum terpenuhi. Tak heran anak yang masih berada di bangku sekolah sampai memilih untuk bekerja.
Kedua, virus sekuler kapitalisme yang menyerang seluruh lini kehidupan. Kapitalisme telah menjadikan standar kebahagiaan seseorang terletak pada materi. Gaya hidup hedonisme membuat masyarakat menempuh berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Biaya hidup yang serba mahal ditambah lagi berbagai kebijakan negara yang semakin mencekik rakyat. Keubutuhan pokok seperti, beras, minyak goreng, telur gas elpiji semakin melambung. Bukan hanya mahal, bahan-bahan pokok tersebut bahkan mengalami kelangkaan. Listrik dan BBM perlahan dihilangkan subsidinya, sementara kendaraan listrik disubsidi besar-besaran.
Kedua faktor tersebut saling terkait satu sama lain. Â Kurangnya pemahaman agama menjadikan hidup hanya sekadar menjalani kehidupan. Sibuk pada pemenuhan syahwat semata. Bersama dengan tekanan hidup yang kian banyak, menjual diri pun menjadi jalan yang ditempuh.
Bisnis prostitusi yang melibatkan anak juga dipengaruhi media yang begitu bebas. Mudahnya pergaulan bebas diakses oleh anak-anak dan sebagai perantara menjajakan bisnis syahwat tersebut. Sekali  klik, rangkaian bisnis kotor dapat ditemukan, begitu pula konten pornografi. Namun sangat miris, begitu banyak yang menjadi korban tetapi hingga saat ini belum mampu di blok negara.
 Negara Wajib Melindungi
Realita ini menunjukkan bahwa anak berada dalam lingkungan yang tidak aman.  Memang perlu mekanisme yang tepat dan berpengaruh untuk memberantas  permasalahan tersebut. Selain individu yang bertakwa, peran masyarakat untuk saling mengingatkan sangat penting. Selain itu kondisi saat ini menunjukkan perlunya peran negara. Dalam Islam dipaparkan fungsi negara sebagai ra'in pengurus) urusan rakyat. Karena itu peran negara diantaranya;
Pertama, menjamin kesejahteraan keluarga dan kebutuhan individu. Mekanismenya  sesuai dengan standar syariat Islam. Penafkahan seorang suami/ayah kepada anak dan keluarganya sebagai tanggunan. Karena itu negara harus memberikan pemahaman kepada kepala keluarga untuk bertanggung jawab kepada keluarganya. Negara juga bertanggung jawab memudahkan lapangan pekerjaan untuk laki-laki. Selain itu dengan mekanisme sistem ekonomi menjadikan bahan pokok dengan harga murah serta mudah didapatkan.
Jika nafkah kepala keluarga atau wali tidak bisa terselenggara dengan baik, kewajiban penafkahan berpindah kepada kerabat. Kalaupun belum terpenuhi juga, masyarakat memahami konsep saling tolong menolong dalam betetangga. Hal ini tidak terbentuk begitu saja, melainkan dengan pemahaman Islam. Masyarakat memahami dali-dalil bertetangga dalam Islam.
Jika seluruh mekanisme tersebut masih belum bisa terwujud, negara wajib menangani secara langsung, dengan pemenuhan yang tepat. Terdesaknya masyarakat untuk melakukan berbagai hal termasuk bisnis prostitusi karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Karena itu negara memang wajib menjamin kebutuhan rakyatnya sebagai bentuk periayahan (pengurusan).
Kedua, memproteksi kehidupan sosial. Syariat Islam mewajibkan kehidupan laki-laki dan perempuan terpisah pada kehidupan umum. Larangan berdua-duaan dan campur baur, laki-laki menundukkan pandangan dan perempuan tidak berdandan berlebih-lebihan yang bisa meransang naluri seksual. Dalam hal ini setiap individu ataupun masyarakat telah memahmi hukum tersebut, maka merekaa akan melaksanakan dengan kerelaan hati bahkan  terjadi amar ma'ruf nahi mungkar (saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah dalam keburukan)
Negara hadir sebagai pengontrol tata sosial di tengah masyarakat. Salah satunya seluruh tanyangan dan media yang menghadirkan tontonan rusak dan tidak bermanfaat dihilangkan. Termasuk seluruh media yang memudahkan transaksi prostitusi haram tersebut. Begitu pula konten yang justru mengeksploitasi anak. Negara secara sigap akan memblokirnya.
Negara juga wajib menerapkan sistem sanksi yang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Terkait dengan bisnis prostitusi yang termasuk hukum perzinahan, Â Qadi(hakim) akan menjatuhkan had(hukuman langsung dari Allah) zina pada pelaku prostitusi. Perlu dilihat statusnya termasuk muhsan (menikah) atau ghairu muhsan(belum menikah). Apabila sudah menikah akan diberi sanksi cambuk 100 kali, sementara belum menikah diberi sanksi rajam.
Bagi fasilitator bisnisnya diberi sanksi takzir oleh Qadi, dapat berupa cambuk, penjara atau hukuman mati. Rangkaian solusi yang seharusnya dilakukan oleh negara. Negara yang dimaksud adalah yang menerapkan Islam. Karena Islam adalah pandangan hidup yang berasal dari Allah swt, dengan aturan yang membawa kebaikan untuk generasi dan masyarakat. Wallahualam.
