Presidensi G20: Ukirkan Kembali Sejarah Kemenangan Non-Blok Bung Karno

Sejarah dunia sepertinya terulang kembali, meski Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat telah berakhir dengan ditandai runtuhnya Uni Soviet pada penghujung tahun 1991. Nyatanya tiga dekade kemudian perdebatan sengit antara keduanya tidak bisa terelakkan. Di permulaan tahun 2022, Ukraina sebagai negara bekas Uni Soviet diserang oleh Rusia atas dalih keterlibatan 'Barat' di bekas wilayahnya itu.

Ukraina terlanjur bermain api dengan mencoba bergabung bersama NATO, aliansi pakta pertahanan yang didominasi oleh negara-negara 'Barat' berpaham liberalismenya. Prinsip NATO sangat solid yakni jika salah satu negara anggota diserang oleh sebuah kekuatan militer dari negara lain maka NATO wajib membela anggotanya dengan kekuatan yang ada. 

NATO disebut sebagai ancaman serius bagi Rusia karena bermain keroyokan sedangkan Ukraina menganggap Rusia sebagai tetangga yang perlu diwaspadai. Permasalahan semakin pelik ketika Amerika Serikat menyatakan ketidaksukaannya atas langkah yang dipilih Rusia, persis seperti saat Negara Paman Sam itu memilih berperang dengan Negara Beruang Merah berpuluh-puluh tahun silam karena cara pandang politik ekonomi yang berbeda antara kapitalisme-liberalisme melawan komunisme-sosialisme.

Kejadian yang berlarut-larut tanpa menemui titik terang tersebut akhirnya berimbas pada perhelatan akbar G20. Negara 'Barat' bahkan sempat walk out saat Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memimpin rapat guna membahas tentang upaya pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi sebagai salah satu misi besar G20. 

Indonesia terpilih sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022 setelah sebelumnya diketuai oleh Italia. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah atas pertemuan antar negara dengan prospek perekonomian terbesar di dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tentu saja, hal tersebut menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk tampil unjuk gigi, demi memulihkan perekonomian dunia dan lokal sekaligus.

Posisi Indonesia dalam Presidensi G20 sangat jelas, yakni memfokuskan pada tiga aspek penting sebagai kunci pemulihan perekonomian dunia yang berkelanjutan. Dilansir dari situs Kemlu, ketiga kunci tersebut adalah penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Dari ketiganya, tidak ada satupun membicarakan soal peta perpolitikan dunia karena fokus G20 memang pada ekonomi bukan politik.

Meski begitu, kondisi politik tetap saja akan memengaruhi perekonomian dunia makanya ada istilah ekonomi politik internasional, krisis moneter, dan inflasi global. Perseteruan Ukraina bersama 'Barat' dengan Rusia secara tidak langsung akan menambah daftar pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh Indonesia jika ingin perekonomian dunia berjalan dengan mulus. 

Di satu sisi pihak 'Barat' tidak mau Rusia hadir dalam acara puncak G20 di Bali namun di sisi lain Indonesia sama-sama memiliki hubungan yang erat dengan kedua pihak yang bertikai. Dalam asas politik luar negerinya, Indonesia tetap berdiri tegak di antara dua kubu. Indonesia tidak punya dasar untuk membela satu negara ataupun menolak negara lainnya hanya berdasarkan warna politiknya semata. Selama bisa mendayung di antara dua karang, selama itu pula Indonesia bisa terus melaju dengan identitas dirinya sebagai bangsa yang mandiri, berdaulat, dan merdeka.

Kilas Balik Gerakan Non-Blok (GNB)

Sejarah dunia memang terus berulang, hanya beda tempat dan waktu saja, namun Indonesia memiliki satu pendirian yang tetap dipertahankan meski generasi satu berpindah ke generasi berikutnya. Sedari Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan RI, Indonesia tetap menganut Pancasila dan UUD 1945 sebagai jati diri bangsa. 

Di dalam dua naskah sakral tersebut disebutkan bahwa Indonesia wajib membebaskan dunia dari penjajahan dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan melalui perdamaian abadi. Perdamaian yang dimaksud bukan berarti Indonesia harus bergabung ke salah satu kubu lalu menolak kubu lainnya atau mengangkat senjata terjun ke medan perang. Indonesia selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mencapai sebuah kemufakatan dan kemaslahatan bersama tanpa perlu intervensi fisik sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila.

Bung Karno mewujudkan hal tersebut dalam upayanya mendirikan Gerakan Non-Blok. GNB menjadi salah satu prestasi terbesar Indonesia saat dunia tengah disibukkan akan memihak ke blok mana, Barat atau Timur beberapa dekade silam. Indonesia lantas mengumpulkan negara-negara lain di dunia untuk bersatu padu mengatakan tidak pada Blok Barat ataupun Blok Timur. Setiap negara berhak mandiri atas pilihannya sendiri termasuk dengan tidak masuk ke salah satu lingkaran politik negara-negara besar atau Negara-Negara Utara.

Lewat GNB, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional yang terjadi seperti konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, sengketa Laut China Selatan, maupun pengiriman pasukan Garuda di negara-negara berkonflik. 

Tidak hanya berpusat pada politik, GNB juga membentuk Kelompok 77 guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dengan fokus pada pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru yang berpusat pada kerja sama selatan-selatan. Meski saat ini GNB tidak berwujud secara institusional lagi karena tidak adanya sekretariatan tetap namun ruh dan semangat Bung Karno untuk selalu berdaulat dalam politik selalu tergambarkan jelas dalam peta politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa.

Proyeksi Presidensi G20 dengan turut mengundang Rusia untuk hadir sekaligus memanggil Ukraina adalah pilihan yang bijak. Meski Ukraina bukan anggota G20 dan meski pihak Barat masih merengek, Indonesia memilih untuk tidak tersulut dalam api kebencian. Kehadiran Rusia pada G20 adalah mutlak karena Rusia merupakan anggota tetap dan memiliki peran yang cukup signifikan di dalamnya. Sedangkan kehadiran Ukraina sangat jelas supaya selepas acara G20 ada upaya perundingan damai tatap muka antara pihak yang bertikai. 

Indonesia bisa menjadi mediator ulung. Sejarah dunia akan mencatat peristiwa itu sebagaimana sejarah dunia mengukir tinta emas keterlibatan Indonesia dalam GNB. Tentu dengan catatan Indonesia mampu mengimplementasikan perdamaian dunia dalam bentuk yang nyata, bukan sekadar foto di depan kamera seremonial belaka.

Puncak G20 di Bali sudah berada di depan mata, jauh sebelum kepala negara dari beberapa negara besar kumpul di Pulau Dewata, Presiden Jokowi melawat terlebih dahulu ke Ukraina. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk nyata Indonesia sebagai negara Non-Blok.

Meski masih dalam bayang-bayang perang, Indonesia tetap mencoba membuat alternatif lain supaya konflik berlarut-larut antara Ukraina dan Rusia dapat terselesaikan sampai ke akar-akarnya. Bahkan Presiden Jokowi juga sempat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. 

Indonesia melepaskan egonya, bagaimanapun juga Presidensi G20 adalah tanggung jawab penuh Indonesia. Tiga kunci pemulihan perekonomian dunia yang berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa sebuah perdamaian dunia.

Bank Indonesia, Aktor Non-Blok di Jalur Keuangan

Forum G20 memiliki dua pembahasan besar, yakni Jalur Keuangan atau finance track dan Jalur Sherpa atau sherpa track. Jalur Keuangan Presidensi G20 berada dalam kendali Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia karena fokus pada isu-isu ekonomi keuangan. Sementara Jalur Sherpa diisi oleh beberapa kementerian dan lembaga terkait dengan memusatkan pada isu-isu ekonomi non-keuangan.

Melalui tema Recover Together, Recover Stronger, Bank Indonesia mempriotaskan pada 6 agenda yakni koordinasi mendukung pemulihan global, upaya penanganan dampak pandemi dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat, penguatan sistem pembayaran di era digital, pengembangan pembiayaan berkelanjutan, peningkatan ketahanan sistem keuangan, dan agenda perpajakan internasional. Keenam agenda tersebut berjalan tidak jauh dari koridor nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa termasuk soal bebas aktifnya dalam upaya menciptakan perdamaian dunia melalui Jalur Keuangan.

Bentuk kontribusi nyata Bank Indonesia dalam Presidensi G20, sumber: bi.go.id

Maksud Non-Blok di Jalur Keuangan adalah Bank Indonesia mencoba membuka keran investasi yang tidak hanya ditujukan kepada sekumpulan Negara-Negara Utara namun juga Negara-Negara Selatan. Keadilan sosial tidaklah terpusatkan pada negara-negara NATO, negara-negara Barat, atau negara-negara penghasil minyak dan gas terbesar saja. Semua negara berhak untuk saling percaya dan membangun kekuatan ekonomi dunia bersama.

Kelompok 77 dalam sejarah GNB tidak sepadan lagi dengan proyeksi Presidensi G20 kali ini karena efek pandemi terhadap ekonomi pun nyatanya dialami oleh semua negara tanpa pandang bulu maka cara pemulihannya pun perlu adanya gotong royong bersama, antara Negara-Negara Utara dan Negara-Negara Selatan. 

Meski begitu, asas mandiri, berdaulat, dan merdeka dalam prinsip-prinsip GNB masih sangat relevan dalam Presidensi G20 sehingga Indonesia bisa mengukir sejarah baru bahwa Indonesia pernah sukses dalam perhelatan akbar Presidensi G20 tanpa terbawa arus blok satu dengan blok lainnya karena Indonesia merangkul semuanya.