Isu tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN menuai polemik baru. Banyak misteri belum terungkap, kenapa 75 pegawai pentolan KPK mendapatkan skor rendah dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) beberapa tempo lalu.
Mereka Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan terancam akan dinonaktifkan alias dipecat dari lembaga antirasuah Indonesia dalam menangkap koruptor. Padahal mereka yang menangkap tikus berdasi sejatinya telah mengimplementasikan wawasan kebangsaan secara nyata, bukan sebatas nilai di atas kertas saja.
Ada pula narasi baru, bahwa 75 pegawai KPK tersebut tidak lolos TWK karena dicap Taliban. Padahal usut punya usut, dari 75 pegawai itu, tidak semuanya beragama Islam. Artinya 75 orang itu berasal dari latar belakang agama yang beragam. Dulu memang ada wacana, Novel Baswedan dan kawan-kawan dicap Taliban karena berjanggot dan berdahi hitam. Padahal musuh bersama bangsa ini bukanlah agama, tapi para tikus berdasi yang mengambil uang rakyat.
Kemudian, Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) angkat bicara, pegawai KPK yang tidak lolos TWK sengaja disingkirkan meski memiliki integritas baik. Mereka bertahan di lembaga KPK, salah satunya dari nilai-nilai agama yang mengajarkan untuk tidak mencuri hak orang lain. Lantas, bagaimana bisa mereka disebut radikal dan musuh negara?
Dalam sebuah trailer mendebarkan, berjudul "The EndGame," dari channel YouTube Watchdoc menampilkan, beberapa pegawai yang tidak lolos TWK diundang. Mereka diberi kesempatan untuk angkat suara soal isu tidak lolosnya mereka dalam tes TWK. Sebelumnya, Watchdoc juga pernah membuat film dokumenter kontroversial soal penambangan batu bara dan sejenisnya yang merugikan masyarakat dan lingkungan orang-orang bawah.
Video berjudul "Sexy Killer" tersebut mengungkapkan banyak hal yang selama ini tidak tercium oleh media. Banyak pejabat kelas atas yang sengaja memainkan peran killing masyarakat secara perlahan-lahan melalui perusahaan tambang batu bara.
Dan sekarang, Watchdoc akan menampilkan video tentang tidak lolosnya pegawai KPK dalam TWK. Ajakan nobar tanggal 5 Juni ini sepertinya akan mengungkapkan banyak temuan menarik, beberapa pertanyaan soal kenapa mereka tidak lolos TWK padahal merekalah yang menanggani isu-isu dan kasus korupsi besar di Indonesia seperti kasus Bansos, E-KTP, Lobster, Bank Century, dll.Â
Dan juga pertanyaan terbesar sejuta umat di Indonesia, yakni di mana sebenarnya Harun Masiku berada? Kenapa belum ada yang bisa menangkap koruptor kelas kakap tersebut? Apa ada beckingan kuat atau grand desain yang sengaja menutup-nutupi kasus Harun Masiku?
Temuan dari Watchdoc ini tidak akan terlaksana tanpa hadirnya pegawai-pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diteruskan di KPK. Sebenarnya banyak juga yang merasa khawatir, bagaimana kinerja KPK jika mereka menjadi ASN? Apa mereka nantinya dibatasi kalau hendak mengungkapkan kasus korupsi yang melibatkan partai atau kroni di tubuh pemerintah yang berkuasa?
Kalau jawabannya iya, maka Indonesia bisa menyusul negara-negara Afrika soal Indeks Persepsi Korupsi yang buruk. Apalagi Indonesia mendapat nilai 37 untuk skor penangganan korupsi di Indonesia dan meraih rangking 102 pada tahun lalu, sebuah rangking yang sangat jauh dari apa yang diharapkan.
