Di saat Indonesia sudah sah menjalankan kehidupan new normal pasca PSBB yang cukup melelahkan. Kini pemerintah daerah mencoba memulai kembali PSBB. Itu artinya new normal akan segera ditinggalkan di Jakarta.
Adalah Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta yang menyatakan akan kembali menerapkan PSBB di wilayah otoritasnya. Anies berdalih bahwa PSBB akan resmi dimulai pada hari Senin 14 September. Dan ini bukanlah PSBB transisi atau PSBB new transisi.
Anies menganggap PSBB kali ini sama seperti PSBB pertama kali dulu. Bahkan Anies menyebutnya rem darurat.
Angka penyintas Covid-19 yang meningkat dari hari ke hari adalah alasan utamanya. Namun kenapa Jakarta yang memulainya bukan pemerintah pusat?
Usut-punya usut, ternyata pemerintah pusat menyepakati arahan kebijakan Anies ini. Tidak seperti pada awal PSBB yang dulu di mana masih ada mis komunikasi antara daerah dan pusat.
Apakah ini tanda Jokowi tersalip? Karena pemerintah pusat dianggap kurang berhasil menekan angka penyebaran Covid-19 yang semakin masif?
Tapi kenapa harus Jakarta yang berada di depan dalam memulai PSBB setelah pemerintah pusat menerapkan kebijakan new normal. Apakah itu artinya daerah lain akan menyusul?
Apakah pemerintah pusat akan meniru gaya Anies, menggantikan kata new normal menjadi PSBB kembali?
Sejauh ini masih wilayah kekuasaan Anies yang akan menerapkan PSBB dalam waktu dekat.
Ketimbang menyalahkan Anies atau menyalahkan pemerintah pusat yang lebih lamban dari pemerintah daerah, kenapa kita tidak melihat tipe-tipe warga +62 dalam menanggapi kebijakan Anies Baswedan ini.
Pertama, mereka yang menolak PSBB ala Anies karena masalah ekonomi. Urusan perut memang banyak pendukungnya. Tipe ini adalah mereka yang masih belum mendapat pekerjaan alias masih menganggur ditambah PSBB, ya sudahlah.
Ada juga mereka yang sudah bekerja namun ketar-ketir dibayangi PHK susulan karena di mana-mana PSBB ini pasti berdampak pada pendapatan sebuah perusahaan atau instansi.
Tapi lebih mengiris lagi jika melihat para pemulung, pedagang kaki lima, dan pengamen termasuk pemain ondel-ondel. Mereka ini rawan diamankan karena berada di garda terdepan dalam kontra PSBB.
Kedua, mereka yang setuju PSBB dan menyalahkan pemerintah pusat. Tipe ini adalah pendukung garis keras Anies Baswedan. Apapun yang dikatakan Anies akan selalu benar.
Tipe ini termasuk para buzzer yang akan berjuang keras dalam menumpaskan para hater di media sosial soal ketidaksetujuan netizen akan kebijakan PSBB Jakarta.
Tapi ada juga yang setuju PSBB namun tidak menyalahkan pemerintah pusat. Mereka setuju PSBB lagi karena melihat realita yang ada dan harus ada tindakan nyata untuk mengurangi angka kematian akibat Covid-19.
Para korban atau keluarga penyintas Covid-19 yang meninggal dunia juga pasti akan sependapat dengan Anies ini karena belajar kepada pengalaman yang dialaminya. Â
Ketiga, mereka yang selalu menyalahkan Anies. Kalau yang ini adalah kebalikan dari tipe kedua. Tipe ini adalah haters Anies nomer wahid.
Biasanya tipe ini adalah pendukung garis keras pemerintah pusat. Karena selama ini pemerintah daerah Jakarta selalu mendahului kebijakan pemerintah pusat dan sering bertabrakan soal ide atau kebijakan. Padahal kebijakan tersebut demi kebaikan bersama.
Dan pemerintah daerah atau pusat pun adalah satu kesatuan, karena mereka dipilih oleh rakyat dan dipilih untuk rakyat.
Keempat, mereka yang tidak percaya data. Orang-orang tipe ini masih belum yakin dengan kinerja pemerintah dalam menyajikan data penyintas Covid-19 baik pusat atau daerah.
Mereka juga yakin banyak orang yang terkena penyakit lain namun dikira pihak rumah sakit sebagai Covid-19. Tipe ini sudah pasti akan menyalahkan kebijakan PSBB karena mereka belum begitu percaya bahwa Covid-19 adalah kejadian nyata.
Apapun tipenya, kita nantikan saja, apakah PSBB kali ini akan berdampak positif atau justru negatif. Dan namanya kebijakan, pasti selalu diwarnai pro dan kontra, tergantung kitanya saja mau menanggapinya secara berlebihan atau B aja.Â
