Mohon tunggu...
Musa Hasyim
Musa Hasyim Mohon Tunggu... Penulis - M Musa Hasyim

Alumni Hubungan Internasional yang suka baca novel kritik sosial dan buku pengembangan diri. Sering menyukai sesuatu secara random.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Anies Siapkan PSBB "Rem Darurat", Jokowi Tersalip, Rakyat Beda-beda Tipe

10 September 2020   13:37 Diperbarui: 10 September 2020   19:29 260
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Di saat Indonesia sudah sah menjalankan kehidupan new normal pasca PSBB yang cukup melelahkan. Kini pemerintah daerah mencoba memulai kembali PSBB. Itu artinya new normal akan segera ditinggalkan di Jakarta.

Adalah Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta yang menyatakan akan kembali menerapkan PSBB di wilayah otoritasnya. Anies berdalih bahwa PSBB akan resmi dimulai pada hari Senin 14 September. Dan ini bukanlah PSBB transisi atau PSBB new transisi.

Anies menganggap PSBB kali ini sama seperti PSBB pertama kali dulu. Bahkan Anies menyebutnya rem darurat.

Angka penyintas Covid-19 yang meningkat dari hari ke hari adalah alasan utamanya. Namun kenapa Jakarta yang memulainya bukan pemerintah pusat?

Usut-punya usut, ternyata pemerintah pusat menyepakati arahan kebijakan Anies ini. Tidak seperti pada awal PSBB yang dulu di mana masih ada mis komunikasi antara daerah dan pusat.

Apakah ini tanda Jokowi tersalip? Karena pemerintah pusat dianggap kurang berhasil menekan angka penyebaran Covid-19 yang semakin masif?

Tapi kenapa harus Jakarta yang berada di depan dalam memulai PSBB setelah pemerintah pusat menerapkan kebijakan new normal. Apakah itu artinya daerah lain akan menyusul?

Apakah pemerintah pusat akan meniru gaya Anies, menggantikan kata new normal menjadi PSBB kembali?

Sejauh ini masih wilayah kekuasaan Anies yang akan menerapkan PSBB dalam waktu dekat.

Ketimbang menyalahkan Anies atau menyalahkan pemerintah pusat yang lebih lamban dari pemerintah daerah, kenapa kita tidak melihat tipe-tipe warga +62 dalam menanggapi kebijakan Anies Baswedan ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun