Sebenarnya agak rancu juga sih, mudik lokal Jabodetabek dilarang tapi moda transportasi masih beroperasi. Padahal banyak pula pekerja yang melakukan transmisi antar Jabodetabek setiap hari. Ini buntut dari masih beroperasinya KRL.
Polemik mudik lokal juga tak hanya saling bertubrukan antar pemerintah pusat dengan daerah melainkan juga bersebrangan antar daerah dengan daerah lain.
Seperti pemerintah kota Bogor dan Tangerang yang memperbolehkan mudik lokal antar Jabodetabek. Padahal Jakarta, Tangerang Selatan dan beberapa daerah melarangnya. Logikanya jika Bogor memperbolehkan mudik ke Jakarta tapi kok Jakarta melarang?
Ini bukti bahwa koordinasi matang belum terjalin sepenuhnya selama pandemi. Harusnya jika memang dilarang, yah semuanya juga dilarang. Kalau tidak dilarang yah sudah tidak usah dilarang, jangan setengah-setengah dan membingungkan begini. Rakyat jadi semakin pusing, sudah pusing memikirkan bantuan yang tak kunjung datang ditambah bingung soal aturan.
Kemudian, ada pula wacana melonggarkan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun lagi-lagi ditolak oleh pemerintah daerah. Mana lagi kalau bukan Jakarta.
Anies Baswedan bahkan akan mengeluarkan aturan baru yang membuat pergerakan masa semakin sulit. Menurutnya warga Jakarta yang mau keluar dari Jakarta akan terus diawasi sementara warga luar Jakarta yang mau masuk ke Jakarta harus punya Surat Ijin Keluar-Masuk (SIKM).
Ini sebenarnya yang benar menganut pada amanat pemerintah pusat atau daerah? Mungkin banyak dari kita bertanya-tanya karena selama pandemi ini selalu saja ada perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa PSBB ini bukanlah Pembatasan Sosial Berskala Besar melainkan Peraturan yang Selalu Buat Bingung. Maka jangan salah jika rakyat menganggap bahwa Covid-19 dianggap sebagai panggung politik para elit.
