Mempertanyakan Jokowi terkait Rencana Kedatangan TKA China (Lagi) di Tengah Pandemi

Masih ingat dengan kabar kecolongannya kita ketika TKA baru asal China bisa lolos masuk ke Kendari Sulawesi Tenggara pada 15 Maret silam? Dan kabar tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kapolda Sultra Merdisyam yang mengatakan bahwa mereka merupakan wajah lama yang memperpanjang visa.

Kapolda itu juga mengatakan bahwa mereka yang berjumlah 40 itu datang dari Jakarta bukan dari China karena namanya juga memperpanjang visa.

Tak berselang lama, kabar dari Kapolda Sultra terbukti salah. Faktanya, TKA China tersebut datang langsung dari China yang mana transit terlebih dahulu di Thailand untuk isolasi sementara. Selain itu TKA asal negeri Tirai Bambu itu berjumlah 49 bukan 40 seperti yang dikatakan Kapolda.

Selanjutnya pada 17 Maret, Kapolda Sultra Merdisyam meminta maaf atas miskomunikasi tersebut. Menurutnya, Kapolda Sutra mendapatkan kabar dari pengelola Bandara Haluoleo bahwa mereka sudah mengantongi visa dan sertifikat kesehatan.

Selain itu Kapolda Sultra juga sudah menghubungi PT VDNI tempat TKA asal China itu akan bekerja namun dengan jawaban yang berbeda. Sebegitu mudahnya kah seorang Kapolda Sultra meminta maaf? Lagi-lagi minta maaf dan tidak ada hukuman disiplin yang tegas. Apalagi Kapolda Sultra sudah menyebarkan berita bohong waktu itu.

Dan bagaimana bisa seorang Kapolda salah menerima informasi yang sangat penting dan berharga itu.

Akibatnya warga merasa geram dan selanjutnya melakukan protes pada 18 Maret atau sehari setelah Kapolda Sultra meminta maaf. Warga yang protes bahkan sempat adu jotos mungkin karena saking kesalnya dengan kabar mengejutkan tersebut.

Warga Sultra menuntut agar 49 TKA baru asal China itu untuk dikembalikan ke negaranya, bukan karena anti-China melainkan karena virus Covid-19 datang pertama kali dari China tepatnya di daerah Wuhan.

Jika tuntutannya tidak dikabulkan, warga yang berdemo bahkan akan menyegel kantor tempat TKA baru asal China akan bekerja. Cara ini dilakukan mereka agar tidak ada lagi TKA asal China datang ke Indonesia di tengah mewabahnya pandemi ini.

Sayangnya, lagi-lagi muncul kabar bahwa ada 500 TKA China yang akan datang ke Konawe Sultra. Kabar ini semakin jelas ketika pemerintah pusat sudah memberikan izin kepada PT VDNI pada 22 April 2020. Sontak saja, muncul berbagai protes dari kiri dan kanan.

DPRD Sultra ramai-ramai tidak sepakat dengan kemungkinan kedatangan TKA China di tengah pandemi, begitu pula protes dari Gubernur Sultra Ali Mazi yang minta agar kedatangan TKA China dapat ditunda.

Pertanyaan pun muncul, kenapa pemerintah pusat memberikan izin tersebut? Belum cukupkah bukti bahwa virus Covid-19 datang dari Wuhan atau memang negeri kita masih sangat bergantung pada suntikan investasi dari China?

China memang negara raksasa baru. Negeri yang dipimpin oleh Xi Jinping itu datang ke berbagai dunia setelah pada 2013 mengenalkan proyek the Belt Road Initiative (BRI). Proyek besar BRI ini membuat dunia semakin terkoneksi dengan mudah dan cepat akibat suntikan dana China untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, kereta api dan bandara.

Suntikan dana tersebut diperkuat dengan banyaknya pabrik-pabrik China di berbagai belahan dunia. Apalagi produk dari China dikenal murah dan ramah di kantong maka tak heran banyak negara menerima tawaran dari China.

Tentu saja, yang paling diuntungkan adalah China karena setelah semua proyek BRI di seluruh dunia selesai maka suplai barang dari China akan semakin perkasa. China pun kerap kali menawarkan bantuan-bantuan, tapi lagi-lagi tidak ada yang gratis di dunia ini bak pepatah bilang tidak ada makan siang gratis.

Ada konsekuensi yang harus diterima dari bantuan itu apalagi bantuan dari luar negeri. Cara ini seperti  yang dilakukan PT VDNI yang menyalurkan bantuan berupa lebih dari 2.000 pcs alat rapid tes, menyumbangkan masker dan APD di wilayah Sultra.

Lantas bantuan itu memunculkan kabar bahwa 500 TKA asal China akan datang ke Sultra untuk bekerja di PT tersebut. Lalu pertanyaannya kenapa harus TKA asal China yang dipekerjakan? Apakah karena tenaga kerja kita banyak protes dan tidak kompeten? Saya rasa tidak.

Seharusnya di tengah pandemi seperti sekarang yang mana membuat banyak warga kita terPHK dan tidak bisa bekerja, PT-PT asal China sepatutnya mempekerjakan WNI. Langkah ini memungkinkan untuk menghapuskan stigma-stigma jelek terhadap perusahaan China dan suntikan dana dari China melalui proyek BRI.

Pun untuk mengantisipasi tersebarnya virus Covid-19, Vietnam yang dekat dengan China saja sudah tegas untuk menutup perbatasannya dengan China, kita malah membuka gerbang kepada TKA China untuk datang. Lagi-lagi bukan karena anti terhadap China tapi untuk jaga-jaga agar virus tidak mudah tersebar.