Tak hanya ASN, TNI Polri dan pejabat BUMN yang merasa khawatir akan isu pemotongan gaji mereka akibat defisit RI karena bencana Covid-19 ini. Bagi awardee dan calon awardee LPDP yang dibiayai pemerintah melalui skema Dana Abadi Pendidikan (DAP) juga mulai bertanya-tanya.
Bagi awardee LPDP dalam negeri seperti saya ini, kemunculan Covid-19 merupakan sebuah musibah yang harus dihadapi bersama. Teman-teman awardee mulai ramai-ramai menggalang dana untuk meringankan beban bagi mereka yang terkena terdampak Corona.Â
Mau tak mau, ekonomi adalah salah satu sektor yang ikut terdampak besar karena mewabahnya Corona ini. Pemasukan negara pun sedang tidak baik-baik saja. Mata uang rupiah yang sempat melemah diduga kuat disebabkan oleh bencana yang sudah menjangkit jutaan orang di dunia.
Ekonomi dunia melemah bersama-sama karena beberapa kondisi yang membuat perdagangan dunia melesu. Bagaimana tidak melesu, beberapa pabrik penting di China ditutup, kebijakan lockdown di berbagai kota besar di dunia dan tentu saja semua ini dikarenakan semakin ganasnya Covid-19 dalam menggerogoti setiap sendi-sendi dalam kehidupan.
Lihat saja, sekolah dan kampus diliburkan, beberapa karyawan dirumahkan bahkan ada pula yang diPHK serta beberapa tempat pariwisata yang ditutup. Kalau keadaannya seperti ini terus-menerus maka tentu saja pemasukan negara akan menurun.
Jika pemasukan negara defisit, maka ada ada sesuatu yang harus dikorbankan. Suka atau tidak suka, cara ini dilakukan demi menyehatkan keuangan negara kita. Tapi apa benar Kementerian Keuangan juga akan memangkas Dana Abadi Pendidikan (DAP) yang selama ini dikelola LPDP dalam menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 dalam mencerdaskan bangsa melalui pendidikan dan riset.
Sejak kabar ini mencuat, awardee yang statusnya ongoing baik di dalam dan di luar negeri bertanya-tanya apakah uang bulanan mereka juga akan ikut-ikutan dipotong atau tidak? Selain itu mereka yang akan mendaftar beasiswa LPDP juga bertanya-tanya apakah pendaftaran tahun ini akan tetap dibuka di tengah pandemi Corona?
Jika merujuk pada Perpu yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Maret 2020 ini, Pasal 2 ayat (1) poin e menyebutkan bahwa pemerintah berwenang menggunakan anggaran yang bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), Dana Abadi Pendidikan (DAP), dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) serta dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN.
Dana Abadi Pendidikan (DAP) yang sekarang berjumlah 60 triliun menjadi salah satu dari kelima opsi di atas. Dari sinilah muncul pro dan kontra terkait isu pemangkasan ini.
Mereka yang setuju jika DAP digunakan untuk menambal defisit beranggapan bahwa memang kondisi yang tidak memungkinkan di saat-saat sulit seperti ini sehingga DAP bisa menjadi sebuah solusi. Sementara di sisi lain, yang menolak DAP untuk digunakan dalam menambal defisit juga tidak sedikit.
Mereka yang menolak beranggapan bahwa pendidikan justru sangat diperlukan di tengah bencana ini seperti apa yang dilakukan Jepang ketika wilayah Hiroshima dan Nagasaki hancur terkena bom, kaisar Jepang pada waktu itu justru menanyakan jumlah guru yang masih tersedia. Ini membuktikan bahwa pendidikan sangat penting di saat bencana datang.
