E-KTP: Dilematis antara Kemendagri dan Pemerintah Daerah

Padahal Hak Hak Masyarakat sebagai penerima layanan publik itu sudah diatur dalam Undang undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik secara jelas dan terperinci bahkan sampai kewajiban2 dari aparatur negara sebagai pelayan publik juga diatur secra rinci dan jelas, tapi faktanya dilapangan penerapanya tidak merata bahkan selalu berakhir dengan ketidakpuasan masyarakat, ini menandakan bahwa kehadiran pemerintah sebagai pelayan publik bisa dianggap gagal.

Jika dihayati lebih dalam pengurusan EKTP yang lamban dan berbelit2 sangat merugikan masyrakat baik secara materi dan tenaga, mengingat bahwa KTP adalah pelayanan dasar untuk pengurusan pelayanan publik yang lainnya, maka sudah seharusnyalah diutamakan dan diprioritaskan dalam hal percetakan EKTP

Dikutip di Detik.com Kemendagri pernah berkata bahkan memastikan tidak ada alasan blanko kosong dalam pembuatan EKTP, sejak awal 2016 setiap hari blanko selalu tersedia, dipastikan bila ada kelurahan, kecamatan, atau kabupaten yang beralasan blanko habis atau kosong, maka petugas diwilayah itulah yang bermasalah,” Setiap kabupaten yang blankonya habis dia akan langsung ambil disini, kalau ada bermasalah, itu berarti masalah internal disana, secara umum blanko tidak ada masalah,biasanya memang ada petugas yang ngeles malas mengambil blanko kepusat, jadi tinggal petugas didaerah apakah niat kerja untuk melayani masyrakat atau tidak” Jelas Sesditjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha dikantornya dipasar minggu, Jakarta selatan kepada detik.com“

Jika sudah seperti itu maka sudah sangat jelas pemerintah selaku aparatur negara dan pelayan publik baik pusat maupun daerah sudah sangat merugikan masyrakat dan tidak sejalan lagi dengan program pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik dan pada akhirnya jargon revolusi mental dan jargon menjadikan Bulukumba terlihat Kereen hanya sekedar kata tanpa makna apa apa...Maaf Masyrakat terlanjur kecewa L