Suku Anak Dalam (SAD), sebuah suku terasing yang masih bertahan hingga saat ini. Suku ini mendiami wilayah administrasi Provinsi Jambi, tersebar hampir di seluruh kabupaten, salah satunya mereka yang tinggal di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Hal menarik dari perjalanan ini, yaitu mengunjungi mereka yang saat ini mendapatkan program Bantuan Sosial Non Tunai Bersyarat.
Ekspedisi kali ini berlangsung selama dua hari satu malam. Ekspedisi diawali pada hari Senin (30/07) dan berakhir pada Selasa (31/07). Adapun penulis melakukan penjelajahan terhadap mereka yang mendiami salah satu daerah sengketa tapal batas dan sengketa kepemilikan lahan.
Daerah tersebut terletak di lima dusun, yakni Dusun Kubangan, Dusun Sei Jerat atau Pangkalan Ranjau, Dusun Mandiri Alam Sakti, dan Dusun Sei Beruang dan Dusun KM 35. Kelima dusun tersebut berada di Desa Tanjung Lebar, Kec. Bahar Selatan.
Perlu diketahui, populasi masyarakat SAD di desa tersebut berkisar 300 hingga 500 Kepala Keluarga (KK). Namun, hingga saat ini, hanya tujuh KK yang mendapatkan bantuan sosial nontunai bersyarat.
Bantuan sosial tersebut dikenal dengan istilah Program Keluarga Harapan (PKH), Â merupakan salah dua dari berbagai program bantuan pemerintah lainnya.
Dari perjalanan penulis, setidaknya, hanya PKH dan Beras Sejahtera (Rastra) Â secara berkala dirasakan oleh masyarakat SAD. Adapun, Â program komplementer lainnya, hingga saat ini belum dirasakan manfaatnya oleh mereka.
Catatan penulis juga, mereka mendapatkan bantuan sosial PKH sejak tahun 2016. Mereka, antara lain: Cik Misa, Lija, Mariya, Mulyani, dan Saemunawati. Sementara itu, mereka yang mendapatkan bantuan PKH 2017, yakni: Too dan Erni. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kurang dari satu persen dari populasi SAD di wilayah tersebut sebagai peserta PKH.
Sedangkan, bantuan lainnya seperti Rastra terbilang jauh dari kondisi ideal. Â Rastra, belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh komunitas mereka. Setidaknya, hanya RT. 011 Pangkalan Ranjau yang mencicipi Rastra, meskipun hanya mendapatkan satu kilogram per KK.
Padahal, sesuai dengan Pedoman Umum tentang Rastra oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, menyebutkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berhak memperoleh 10 Kg Rastra per bulan secara gratis. Namun, hal ini dapat dipahami, karena kuota bantuan tidak sesuai dengan kondisi jumlah penerima.
PKH yang direpresentasikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) setidaknya telah memberikan harapan nyata bagi mereka, dan merasakan hadirnya peran pemerintah dalam kehidupan mereka. Meskipun, program lain seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga sangat penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Tak satupun dari mereka memperoleh KIS dan KIP.
