Mohon tunggu...
murdjani dada
murdjani dada Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ribuan PNS DPD/MPR Terancam Tak Berduit Jelang Puasa dan Lebaran

5 April 2016   00:26 Diperbarui: 5 April 2016   20:43 3124
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[caption caption="kantor DPD/MPR foto murdjani"][/caption]Sudah empat bulan belum ada kepastian apakah PNS DPD/MPR akan menerima jerih payah keringat dari tunjangan kinerja yang belum juga keluar karena terhenti menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo.

Mereka kini tidak berani berteriak, maklum PNS. Hanya mampu diam dan berdoa saja semoga Tuhan menolong cahaya agar kertas lembaran harapan ribuan PNS parlemen ini segera ditandatangani oleh Presiden.

Hal yang menyedihkan bagi mereka ini beredar rumor bahwa uang mereka akan keluar enam bulan lagi, sehingga masa puasa dan lebaran akan lewat. Padahal uang inilah menurut mereka sebagai napas kehidupan.

Menurut info yang diterima penulis, SK Menteri PAN dan Menteri Keuangan sudah keluar yang belum adalah teken sekali lagi teken dari bapak Presiden Joko Widodo.

Salah satu PNS yang merasakan belum ada kepastian pembayaran uang tunjangan itu merasakan jantung berdetar tidak karuan, pikiran stress, maklum dia harus segera membayar beberapa kebutuhan  uang pinjaman di bank dan kredit.

“Jika benar, uang tunjangan itu enam bulan lagi baru keluar, maka beberapa pinjaman akan tertunggak dan besar lagi bunganya. Semoga saja bapak Presiden segera menandatangani tunjangan kami itu,” harapnya yang meminta nama jangan dikutip, maklum PNS golongan kecil mudah disingkirkan jika sebut nama.

Harap-harap cemas itu sekarang terus bergulir karena belum ada kepastian apakah SK tunjangan itu sudah  ditandatangani oleh presiden atau belum, tidak jelas.

Mereka trauma karena PNS di DPR tahun lalu mengalami hal sama penundaan pembayaran sampai setengah tahun.

“Semoga saja pengalaman di DPR itu tidak terulang di DPD dan MPR,” katanya dengan nada lirih seperti tidak ada suara semangat.

Dia juga menyatakan kepada siapa lagi, ya, mengadu..semoga ada yang mendengar dan memberitahu Pak Presiden Jokowi tentang keluhan seribu orang ini, sambungnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun