Nama: Murdiyanti
NIM: 55521120028
Mata Kuliah: Manajemen Perpajakan
Dosen: Prof. Apollo
Kampus: Universitas Mercubuana
Sistem Perpajakan di Indonesia menganut prinsip self assessment, sehingga wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dengan kepercayaan yang begitu besar terhadap Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menguji kepatuhannya melalui pemeriksaan pajak yang pelaksanaannya melalui pemeriksaan pajak yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang. Pengadilan pajak memiliki tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak sampai kasus pajak tersebut mendapatkan kejelasan faktual dan hukum.
Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai Pengadilan Pajak, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai apa itu sengketa pajak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 25 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa " Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".
Yang menjadi sasaran pemeriksaan dan penyelidikan adalah untuk mencari: interprestasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung; penggelapan secara khusus dari penghasilan; pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan  wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adanya pemeriksaan dan penyelidikan bisa jadi merupakan sampling dari pemeriksa pajak, atau dipicu dari adanya analisis sementara atas kecurigaan atas penghasilan Wajib Pajak dalam kurun waktu tertentu. Maka bagi Wajib Pajak perlu mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung atas perolehan penghasilan serta dokumen pemotongan perpajakan yang lain yang mungkin dapat ditanyakan oleh pemeriksa dan penyidik dalam pemeriksaan dan peradilan pajak. Jika dokumen lengkap maka Wajib Pajak hanya perlu mengikuti prosedur pemeriksaan perpajakan yang berlaku.
Fenomena terjadinya sengketa pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak yaitu antara Wajib Pajak (WP) atau penanggungjawab pajak dengan pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Direktorat Jenderal pajak. Misalnya pada jumlah kasus sengketa tahun 2011, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menerima 2.273 permohonan keberatan dan di tahun 2012 kemudian kasus sengketa naik menjadi 3.083 permohonan keberatan. Serta pada periode Januari sampai dengan Juni 2013, jumlah keberatan yang masuk telah mencapai 1.268. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus sengketa perpajakan terus menunjukkan peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya.
