Desakan-desakan KNKB melalui mosi, pengerahan masa untuk demonstrasi, semakin besar ketika di daerah-daerah lain melakukan hal yang sama. KNKB mengadakan rapat raksasa untuk menunjukan besarnya dukungan rakyat untuk bergabung dengan RI yang dilaksanakan pada 4 Maret 1950. Namun upaya ini dihalangi aparat dengan tindakan represif hingga menyebabkan masa terluka. Hal ini disebabkan  kaum Republikan dan DIKB yang terus mempertahankan federasi memperparah krisis politik.
Menyikapi pergolakan politik yang berkembang KNKB melakukan pemogokan masa seluruh pekerja, akibatnya kelumpuhan diberbagai sektor ekonomi yang berimbas pada sulitnya mencari bahan pokok untuk keperluan sehari-hari. Hal ini direspon oleh pemerintah dengan melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh KNKB seperti Hendrik Marpaung, M Nazir Effendy, Munzirin A.S, Burhan Ibrahim dan tokoh KNKB lainnya.
KNKB mendesak anggotanya untuk dibebaskan dan mendesak Komisaris RIS untuk ambil bagian dalam penyelesaian krisis politik. Pada 10 Maret 1950 KNKB menjelaskan pokok-pokok perjuangannya Pertama, Kalimantan Barat bergabung dengan RI dan mendapat otonomi seluas-luasnya Kedua, Â acting Kepala DIKB menyerahkan Mandatnya Ketiga, pucuk pimpinan daerah supaya dipegang Komisaris RIS untuk sementara waktu menunggu penggabungan dengan RI
Aksi aksi yang dilakukan KNKB membuat pemerintah pusat mendorong Komisaris RIS dan DPR RIS menginisiasi perundingan antara KNKB dan DIKB untuk mencari solusi terbaik atas krisis politik yang terjadi, pada 18 Maret 1950 perundingan dilakukan dan ditengahi oleh komisaris RIS. Perundingan tersebut melahirkan kesepakatan untuk mengakhiri pemogokan sehingga ekonomi berangsur-angsur membaik. Komisaris RIS membentuk Badan Pertimbangan sebagai upaya transisi pemerintahan.
Pada akhirnya Kalimantan Barat bergabung dengan RI setelah penghapusan RIS 17 Agustus 1950. Presiden Soekarno mengharapkan dengan kembalinya menjadi negara kesatuan dapat menciptakan stabilitas negara.
