Momentum Pilkada Kabupaten Bima, Antara Harapan dan Kenyataan, atau Sebaliknya?

Kembali pada topik tulisan diatas bahwasanya demokrasi yang terjadi hari ini memang kenyataan seperti itu.

Bagaimana bisa menghadirkan pilkada yang baik sesuai dengan harapan masyarakat?

Pilkada sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah, sampai hari ini belum melahirkan pemimpin yang sesuai dengan kualitas yang memenuhi harapan masyarakat. salah satu faktor penyebanya karena sistem pilkada tidak mampu menjaring dan menyaring figur-figur pemimpin yang berkualitas unggul.

Kita belajar dari sejarah masa kepemimpinan Soeharmadji!!

Masa kepemimpinan Soeharmadji menjalankan politik hegemoni dan dominasi politik cara intimidasi. Terjadi gejolak sosial ditandai adanya suatu pergerakan perlawanan masyarakat Donggo "Perisistiwa 1972 Donggo menggugat rezim Soeharmadji, yang cenderung pada sistem kepemimpinan resresif dan diskriminatif didaerah Bima. 

Gerakan sosial masyarakat mengundang simpati dan mengundang empati publik dan media sosial, baik media lokal maupun media Nasional, pada masa itu. Dimana pada masa itu, masa yang sangat memilukan untuk masyarakat Bima, khususnya masyarakat Donggo. Bahwasanya sejarah membuktikan masa kepemimpinan Soeharmadji tidak lolos uji verifikasi kelayakkan sebagai pemimpin yang kualitas unggul.

Pihak penyelanggara Pilkada perlu menguji dengan, "uji kelayakkan Pemimpin" jadikan kondisi yang rill dimasyarakat sebagai sampel untuk mengidentifikasi dan menganilisis keadaan dilapangan. 

Untuk merancang hipotesis visi dan visi paslon. Anggaplah selama masa kampanye sebagai bahan penilitian bagi bakal calon, selayaknya mahasiswa semester akhir yang sibuk dengan skripsi dan tesis. Sebagai pembimbing adalah pihak penyelanggara pilkada, dan sebagai penguji adalah masyarakat itu sendiri. Untuk bisa mengatahui kelayakan siapa yang menjadi Pemimpin punya kualitas kedepan.

Yogyakarta 03 September 2020