Mohon tunggu...
Munawir S
Munawir S Mohon Tunggu... Guru - Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Pendidikan, Kepramukaan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

SDGs Nomor 16: Menciptakan Masyarakat yang Damai, Inklusif, dan Berkeadilan

23 Mei 2023   08:39 Diperbarui: 23 Mei 2023   09:04 394
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

SDGS 16: Menciptakan Masyarakat yang Damai, Inklusif, dan Berkeadilan

Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGS) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai upaya bersama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGS 16 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan. Tujuan ini mencakup aspek-aspek penting seperti penegakan hukum yang efektif, akses ke keadilan, partisipasi warga, dan pemberantasan korupsi.

Latar Belakang

Tujuan SDGS 16 didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, pemerintahan yang baik, dan perdamaian. Tujuan ini mengakui bahwa tanpa keadilan, perdamaian, dan pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai. SDGS 16 memiliki keterkaitan erat dengan tujuan-tujuan lain dalam SDGS, karena masyarakat yang damai dan berkeadilan menjadi dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan SDGS 16

1. Penegakan Hukum yang Efektif: Membangun institusi yang kuat, transparan, dan akuntabel untuk memastikan penegakan hukum yang efektif di semua tingkatan. Ini termasuk kekuatan hukum yang adil, akses ke sistem peradilan yang independen, dan penguatan kapasitas institusi penegak hukum.

2. Akses Universal ke Keadilan: Memastikan akses universal ke sistem peradilan yang adil, independen, dan terjangkau. Hal ini melibatkan penyediaan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu, peningkatan aksesibilitas hukum, dan penguatan sistem hukum yang inklusif.

3. Partisipasi dan Pengambilan Keputusan yang Inklusif: Meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Ini melibatkan promosi keterlibatan masyarakat sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan penguatan mekanisme partisipasi publik.

4. Pengurangan Korupsi: Mengurangi korupsi dalam semua bentuknya, baik di sektor publik maupun swasta. Ini termasuk penguatan sistem integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi publik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

5. Membangun Institusi yang Efektif: Menguatkan kapasitas institusi publik untuk memberikan pelayanan yang efektif, responsif, dan inklusif bagi masyarakat. Ini termasuk reformasi administrasi publik, pengembangan sistem tata kelola yang baik, dan pemberdayaan institusi pemerintah yang berkelanjutan.

Dampak Positif dari Masyarakat yang Damai, Inklusif, dan Berkeadilan

Implementasi SDGS 16 akan memiliki dampak positif yang signifikan. Beberapa dampak positif tersebut meliputi:

1. Perdamaian dan Stabilitas: Masyarakat yang damai dan berkeadilan menciptakan lingkungan yang stabil dan harmonis. Dengan mengatasi konflik, mempromosikan dialog, dan membangun lembaga yang adil, kita dapat menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan global.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia: SDGS 16 berkomitmen untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi semua individu. Hal ini termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan.

3. Keadilan Sosial dan Kesetaraan: Melalui akses universal ke keadilan, partisipasi publik, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak individu, kita dapat mencapai keadilan sosial dan kesetaraan yang lebih baik. Ini melibatkan penanggulangan ketimpangan, penghapusan kemiskinan, dan inklusi sosial bagi semua warga.

4. Pemberantasan Korupsi: Mengurangi tingkat korupsi akan menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan berintegritas. Dengan membangun sistem tata kelola yang baik, melibatkan partisipasi publik dalam pengawasan, dan menghukum pelaku korupsi, kita dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik dan swasta.

5. Penguatan Institusi Demokratis: Melalui penguatan institusi publik yang efektif dan akuntabel, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dan memperkuat tata kelola yang baik. Ini akan membantu membangun masyarakat yang partisipatif, responsif, dan demokratis.

Kesimpulan

SDGS 16, yang berkaitan dengan menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan, merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Melalui penegakan hukum yang efektif, akses keadilan universal, partisipasi publik, pemberantasan korupsi, dan pembangunan institusi yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, stabil, dan berkeadilan. Implementasi SDGS 16 akan membawa dampak positif bagi perdamaian, keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kemajuan yang berkelanjutan dalam masyarakat kita.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun