Penjabat Kepala Daerah Maju Pilkada, Haramkah?

         Kang Fuad, Alumni PPSA XXIII Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, juga menuturkan sangat mengapresiasi keputusan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Tito Karnavian, untuk menegaskan komitmen dan Tindakan nyata, seorang Penjabat kepala daerah sejak awal harus independent, konsisten tidak punya interest politik dan ambisi pribadi, untuk memanfaatkan jabatan dan amanah yang diterimanya secara gratis.

"Kan tidak perlu ikut Pilkada, atas mandat Pemerintah pusat punya kesempatan sebagai Penjabat, tidak berkeringat dan tidak berdarah-darah sebagaimana di era demokrasi pemilihan langsung, untuk menjadi kepala daerah sangatlah tidak mudah, jalannya berliku, dan sangat mahal cost politic-nya. Masyarakat sebaiknya melaporkan aspirasi dan suranya kepada Kementerian Dalam Negeri dan publik, atas perilaku dan Tindakan Penjabat Kepala Daerah yang terselubung atau terang-terangan memanfaatkan jabatannya untuk politik praktis terkhusus menyiapkan atau maju dalam kontestasi Pilkada ", papar Kang Fuad yang pernah menjadi Calon Bupati Bekasi dalam Pilkada pertama 2007.

Agar tidak kehilangan hak dan potensinya untuk menjadi kepala daerah, kebijakan untuk sejak awal menandatangani fakta integritas dan komitmen moral sangat penting. Sejak awal Penjabat Kepala Daerah akan sukses dan mendapat dukungan semua pihak jika punya komitmen yang tulus, bersih dan mengabdi dan menyampaikan ke publik semata untuk melaksanakan tugas negara dan pengabdian. Jika akan menjadi Calon Kepala Daerah, dipersilahkan pada periode setelah purna tugas atau mundur 5 bulan lebih dari posisi Penjabat Kepala Daerah sehingga menjadi adil dan demokratis bagi sistem pemilu. "Jika berprestasi dan diingat oleh rakyat segala pengabdiannya, bisa jadi track record nya dilirik Partai Politik dan memiliki jejak rekam yang baik, bisa maju pada periode saat tidak menjabat", ungkap Kang Fuad, yang kini berafiliasi di Partai Solidaritas Indonesia.