Kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa menerapkan sila ketiga ini, contoh kasus tragedi sampit, tragedi sampit adalah konflik berdarah antar suku yang paling membekas dan bikin geger bangsa Indonesia pada tahun 2001 silam. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu banyak faktor, di antaranya kasus orang Dayak yang didiuga tewas dibunuh warga Madura hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak.
Warga Madura sebagai pendatang disana dianggap gagal beradaptasi dengan orang Dayak selaku tuan rumah. Akibat bentrok dua suku ini ratusan orang dikabarkan meninggal dunia. Bahkan banyak di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang kalap dengan ulah warga Madura saat itu.
Pemenggalan kepala itu terpaksa dilakukan oleh suku Dayak demi mempertahankan wilayah mereka yang waktu itu mulai dikuasai warga Madura. Perang antar suku ini bisa saja mengakibatkan perpecahan di Indonesia dan mengancam persatuan dan kesatuan, karena hal ini bisa membuat semua suku yang ada di Indonesia berperang satu sama lain sehingga membuat perpecahan di Indonesia.
Kemudian sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan" yang mempunyai makna bahwa dalam tatanan bernegara di Indonesia perlu dilakukan secara demokrasi. Demokrasi yang berasalkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat guna mencapai mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Namun sila ini masih belum bisa diterapkan oleh wakil rakyat, masih banyak oknum-oknum wakil rakyat yang melakukan tindak pidana korupsi, bahkan melakukan tindakan memalukan seperti contoh kasus para wakil rakyat yang sering kali mempertontonkan perilaku yang mencemaskan rakyat ketika menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan rakyat, perang mulut sampai adu jotos diperagakan di depan kamera.
Itulah yang di sebut kedewasaan di dalam demokrasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat benar-benar di terapkan oleh anggota DPR, karena memang DPR itu adalah sebagai wakil rakyat. Hal itu jelas-jelas menyimpang dari amanat rakyat. Sama halnya dengan anggota DPR dan MPR yang rapat di senayan dalam pembentukan undang-undang ataupun rapat tahunan selalu banyak yang tidur. Dan biasanya keputusan yang diambil dewan perwakilan hanya menguntungkan bagi beberapa pihak saja dan tidak berpihak pada rakyat.
Baca juga: Ideologi Pancasila sebagai Pemersatu dan Jati Diri Bangsa Indonesia
Dan yang terakhir sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang mempunyai makna bahwa setiap lini maupun tingkatan masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan, dimana hal ini merupakan tujuan dasar dari bangsa Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyat.
Namun dalam penerapannya masih saja ada kasus yang meyimpang dari sila kelima ini sebagai contoh kasus, perlakuan diskriminatif pihak rumah sakit dengan pasien peserta BPJS kesehatan, perlakuan diskriminatif ini sering terjadi di beberapa rumah sakit di Indonesia, para pasien peserta BPJS kesehatan seringkali mengeluh tentang perlakuan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit seperti penanganan yang lambat, bahkan pihak rumah sakit mendahulukan pasien-pasien yang membayar langsung. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi pengguna BPJS kesehatan, karena mereka merasa diabaikan dan tidak mendapatkan hak-hak sebagai pasien.
Dari sila pertama hingga kelima, pancasila masih belum bisa diterapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun pancasila bisa diterapkan jika masyarakat Indonesia bisa memaknai dan memahami setiap sila-sila yang tercantum pada pancasila lalu mengamalkannya dengan baik. Sehingga pancasila bisa diterapkan dengan baik tanpa adanya konflik-konflik yang mengancam keutuhan negara dan terwujudnya tujuan negara.
