Politik Sarungan a la Jokowi

Politik sarungan Jokowi di awal tahun 2017 jangan hanya sampai di titik pencitraan tapi harus di-follow up dengan tindakan dan kebijakan yang lebih konkret. Hal ini mutlak perlu kalau memang ingin hubungannya dengan muslim membaik yang pada ujungnya adalah dukungan positif pada dirinya. Apalagi 2019 tak lama lagi. Jika retak ini terus dibiarkan bukan mustahil tahta Jokowi hanya bertahan di satu periode.

Politik sarungan Jokowi harus bisa merangkul. Tak hanya merangkul mereka yang mendukungnya, tapi juga menarik hati mereka yang selama ini kontra. Buatlah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat (biasa) bukan hanya menguntungkan elit, asing, dan pemilik modal. Segera atasi isu-isu sentral, seperti soal Tenaga Kerja Asing (TKA), kenaikan harga barang pokok, kenaikan tarif layanan publik, pencabutan subsidi, dan kenaikan harga BBM. Jangan terjebak dan terlibat pada isu-isu kontraproduktif seperti dikotomi Wahabi-nonWahabi, terorisme yang cenderung menohok muslim, pembredelan media-media Islam, pembungkaman kritik atas nama hukum, dan menghukum mereka yang kontra pemerintah. Isu-isu yang cenderung memecah belah bangsa. 

Jokowi harus berlaku tegas dan adil dalam mengurai berbagai isu yang tengah mendera negeri ini. Bukan justru melakukan hal-hal yang akan memperuncing keretakan hubungannya dengan muslim. Pastikan bawahan dan jajarannya sejalan dengan prinsip dan visi-misinya. Jangan sampai Jokowi kalah kuat oleh mereka yang ingin memanfaatkannya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Politik sarungan Jokowi jangan sampai menegaskan bahwa Jokowi berada di tengah kelompok tertentu tapi justru menegaskan Jokowi hadir untuk semua, baik kelompok Islam nasional maupun transnasional. Mereka adalah rakyat Indonesia. Mereka adalah potensi besar yang dapat mendorong kemajuan negeri ini.