SAYA bukan mantan pegawai honorer. Saya adalah mantan karyawan swasta yang kini berprofesi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis.
Saya lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Formasi Tahun 2022. Ini adalah tahun pertama Pemerintah Indonesia membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) PPPK untuk tenaga teknis.
Saya resmi memiliki Nomor Induk PPPK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak 1 Juli 2023. Tepatnya  di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana awal mula saya lulus dan diangkat sebagai PPPK Tenaga Teknis?
Pada seleksi PPPK Tenaga Teknis 2022, sistem rekrutmen tidak mengenal latar belakang pendaftar, baik dari tenaga honorer pemerintah atau karyawan swasta. Persaingan sangat ketat. Siapa pun calon PPPK yang meraih nilai tertinggi (memenuhi passing grade), maka dialah yang dinyatakan lulus.
Pada 2023, sistem ini sudah tidak berlaku. Pemerintah memisahkan seleksi jalur tenaga honorer dengan pelamar luar (umum). Kebijakan ini nampaknya untuk menghabiskan sisa tenaga honorer yang telah lama mengabdi menyusul lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Saya adalah mantan karyawan di sebuah media lokal Provinsi Sulawesi Selatan. Profesi inilah yang menjadi "pintu" sehingga lulus PPPK Tenaga Teknis. Mulanya, saya cuma ingin membuat berita tentang seleksi PPPK. Saya pun menelusuri informasi tentang seleksi PPPK Tenaga Teknis melalui "Paman Google". Paling pertama yang saya cari adalah petunjuk teknis (juknis) seleksi PPPK. Nah, di juknis inilah saya baru tahu kalau karyawan swasta dengan masa kerja minimal dua tahun, bisa ikut seleksi PPPK Tenaga Teknis.
Disinilah terbersit dalam benak saya untuk ikut seleksi PPPK Tenaga Teknis. Aksi berselancar di dunia digital pun berlanjut. Mencari tahu kualifikasi pendidikan, jabatan dan penempatan yang dibutuhkan. Hasilnya, ada cukup banyak Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang membutuhkan formasi PPPK yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya, S1 Ilmu Komunikasi.
Di tahap ini, saya harus "berhitung" untuk memilih satu instansi dalam mengikuti seleksi PPPK Tenaga Teknis. Saya membutuhkan waktu sekira dua-tiga hari untuk "menghitung" lalu memutuskan dua hal penting yang saling berkorelasi. Pertama adalah wilayah penempatan kerja, kedua yakni memilih instansi yang memiliki peluang besar untuk lulus PPPK Tenaga Teknis.
Di putusan pertama, saya tetap patuh dengan permintaan orang tua. Ibu saya sedari dulu berpesan agar tak perlu jauh-jauh dari keluarga. Saya memilih mendaftar di instansi yang berada dalam wilayah tempat tinggal saya, yakni Kota Makasssar. Keputusan ini membuat pilihan saya dalam menentukan instansi, mengerucut menjadi tiga instansi. Masing-masing di Kementerian Pertanian (Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku Gowa), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar.
Dalam menentukan putusan kedua, di sini saya harus "berhitung" seberapa besar peluang lulus PPPK Tenaga Teknis dari tiga instansi tersebut. Saya pun memelototi jumlah alokasi formasi dan kualifikasi pendidikan.
Di instansi Kementerian Pertanian (Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku Gowa) cuma membutuhkan 1 formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya. Kemudian di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, membutuhkan 3 formasi, sementara di instansi Pemerintah Kota Makassar membutuhkan 15 formasi yang bertugas di 15 Kantor Kecamatan dengan kualifikasi pendidikan yang beragam.
Dari tiga instansi di atas, saya memilih mengikuti seleksi PPPK Tenaga Teknis di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Inilah keputusan kedua yang saya ambil. Alasannya, jumlah alokasi formasi yang dibutuhkan paling banyak bila dibandingkan dengan dua instansi lainnya.
Kenapa saya tidak memilih instansi Pemerintah Kota Makassar yang justru alokasi formasinya lebih banyak, yakni 15 orang? Sebab, formasi dalam seleksi tersebut dipisah per kecamatan. Dalam artian, setiap kecamatan cuma membutuhkan satu orang tenaga PPPK Tenaga Teknis. Selain itu, kualifikasi pendidikan yang dibuka pun beragam. Bukan cuma D-IV dan S-1 Ilmu Komunikasi, melainkan juga bisa berlatar belakang pendidikan S1 Hukum, Psikologi, Sosial Politik, Sosiologi, dan D-IV serta S-1 Kesejahteraan Sosial.
Demikian cara saya dalam menentukan instansi. Dua keputusan inilah yang saya terapkan sebelum mendaftar PPPK Tenaga Teknis. Pada tulisan selanjutnya, saya akan berbagi cerita tentang lulus berkas administrasi PPPK Tenaga Teknis.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
