Perjuangan formalisasi syariat Islam di bawah naungan Sistem khilafah tidak pernah akan berhenti. Polarisasi politis maupun ideologis terhadap narasi pancasila ( NKRI harga mati ) dengan syariah Islam harga mati ( NKRI bersyariah ) di  zaman ini cukup menarik. Selain karena umat Islam menjadi warga mayoritas dan juga karena aspirasi politik umat Islam di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu.
Cita-cita NKRI bersyariah ini sebenarnya mendapat momentum kembali pasca  pemilu pilpres 2019.Walaupun pemenangnya tidak sesuai ekpektasi namun melihat kondisi terbaru dari pergolakan politik yang terjadi ketika partai-partai nasionalis ( Gerindra,PAN,Demokrat )  membuka kedok pragmatismenya dengan bergabung dengan rezim penguasa maka dapat di petakan partai-partai berbasis masa islam memiliki kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri dan dapat membentuk poros ummat agar dapat belajar bersatu memperjuangkan nilai-nilai syariah melalui opsi demokrasi yang sesuai konstitusi.
Jumlah suara maupun kursi apabila di gabungkan mencapai 171 kursi dengan rincian PKS ( 50 Kursi/11.493.663 suara ),PKB ( 58 kursi/13.570.097 suara ),PPP(19 kursi/6.323.147 suara ),PAN (44 kursi/9.572.623 suara ) mereka dapat mengimbangi perolehan partai-partai nasionalis ( 404 kursi/85.416.888 suara )  Disparitas ini akan akan berubah apabila  Demokrat masuk ke poros ummat dan Gerindra putar haluan tobat dari kumbo dengan  rezim penguasa.
Hal ini tentu saja tergantung jumlah jabatan yang di beri oleh rezim penguasa saat ini kepada PPP dan PKB serta PAN.Namun dapat di pastikan mereka hanya mendapat porsi yang kecil dan tidak sesuai ekpektasi.
Kesadaran untuk menyatu kepada barisan ummat juga tergantung kebijakan politik pimpinanya dan  ormas yang selama ini mengsupport mereka yakni Nahdatul ulama ( PKB & PPP ) dan Muhammadiyah ( PAN ) yang dalam konstelasi politik sering berseberangan dengan pihak pihak yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam dan lebih memilih bersama barisan penguasa yang berpegang teguh terhadap  pancasila ( NKRI harga mati ). Realitas saat ini malah PKS menjadi satu-satunya partai yang menjadi oposisi di luar koalisi rezim penguasa dan konsisten memperjuankan nilai-nilai syariah.
Sedangkan Kelompok-kelompok yang berjuang di luar opsi demokrasi seperti HTI,FPI,PA212,GNPF MUI dan lain-lain jumlah mereka juga belum dapat mengimbangi dan mempengaruhi arah perpolitikan di tanah air sehingga formalisasi syariah Islam di bawah naungan sistem khilafah masih jauh untuk dapat di realisasikan. Momentum persatuan ini sepertinya akan terlewatkan kembali untuk sekian kalinya.
 Di Negara Indonesia yang multireligius dan multietnis ini seharusnya kita  tidak mengistimewakan agama dan suku tertentu. NKRI berdasarkan pancasila maupun syariah islam seharusnya memberi kemajuan peradaban, kemajuan teknologi, keadilan, kemakmuran serta kebebasan dalam beragama.Shodaqallahul'azim
