DPP LDII melakukan audiensi dengan Direktorat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum  (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam audiensi itu, menyerahkan hasil keputusan Munas IX LDII pada 2021 lalu, di ruang Polpum Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat.
Sekretaris Umum DPP LDII, H. Dody Taufiq Wijaya dalam pertemuan mengatakan, LDII memiliki delapan bidang pengabdian untuk bangsa yang merupakan hasil Rakernas VII LDII tahun 2018, dan diperkuat oleh Munas IX tahun 2021.
"Kami selain silaturrahim, juga ingin menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan. Intinya kami berharap ke depan, ada sinergi dengan Kemendagri, khususnya Dirjen Polpum yang dulunya Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Tidak lupa kerja sama dengan ormas lain," ujarnya.
H. Dody Taufiq Wijaya juga menjelaskan, LDII menempatkan kebangsaan di urutan pertama dalam program pengabdian. Di bidang ini, aktif bekerja sama dengan TNI Polri menggelar kegiatan bela negara dan wawasan kebangsaan. Di urutan kedua, ada program dakwah, yang lebih menekankan dakwah bil hal agar bisa dicontoh warga sekitar.
"Kami peduli terhadap dakwah masyarakat marjinal. Misal dakwah ke warga tuna rungu. Ada mubaligh yang kami latih untuk itu. Lalu dakwah di masyarakat terpencil, mubaligh kami mempunyai tugas untuk membina masyarakat seperti itu. Kami juga membina narapidana di lembaga pemasyarakatan," ujarnya.
Selain itu, LDII membangun sumber daya manusia (SDM) berkarakter profesional religius melalui pendidikan, ekonomi dan kesehatan, "Harapannya, warga LDII bisa profesional tapi tidak meninggalkan sisi religiusitasnya," katanya.
Menanggapi itu, Kepala Subdirektorat Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Kemendagri, Hartono mengatakan, pihaknya menyambut baik dan positif terhadap program bidang kebangsaan LDII. Ia menilai, LDII mempunyai kesamaan dengan Kemendagri dalam hal keormasan.
"Apalagi programnya terkait pembangunan wawasan kebangsaan. Saya rasa, kemitraan dalam berbagai aspek sangat terbuka sepanjang dalam koridor aturan. Kami membuka lebar kerjasama dengan LDII," ujarnya.
"Perbedaan mahzab jangan sampai jadi potensi celah disintegrasi sosial hingga konflik. Ormas keagamaan harus kembali ke visi misi masing-masing soal membangun negara dan bangsa," katanya.
