Banda Aceh - Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia mendapat sorotan dari berbagai pihak. Akibat langka dan mahalnya harga salah satu komoditas pangan itu membuat sebagian masyarakat resah. Hal itu menjadi perhatian DPP LDII dan politisi DPR, yang meminta pemerintah dan masyarakat bekerja sama agar persoalan tersebut segera teratasi.
"Bagi kami yang merupakan bagian masyarakat, fenomena ini menyedihkan. Ada seorang ibu meninggal dunia, saat antre minyak goreng. Padahal informasinya produksi minyak goreng mencukupi untuk kebutuhan nasional," ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat dijumpai usai bertemu anggota DPR RI Fraksi Golkar di Kantor DPP LDII, Jakarta (14/3).
Menurutnya, apabila kebutuhan minyak goreng dalam negeri telah cukup, maka yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pengawasan jalur distribusi minyak goreng.
"Tidak ada yang diam-diam mengekspor melebihi batas yang ditetapkan pemerintah," imbuhnya.
Ia mengatakan, pengawasan yang ketat di titik-titik distribusi sangat penting, "Karena lama-kelamaan, masyarakat yang panik bisa menciptakan rush, sehingga berani melanggar, memberanikan diri menyimpan yang sebenarnya juga sedikit. Tapi kalau masyarakat yang menyimpan jutaan tentu minyak goreng yang tersimpan juga otomatis jadi banyak," ujar KH Chriswanto.
KH Chriswanto berharap pemerintah melakukan upaya pengawasan terutama di titik distribusi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, "Dengan pengawasan ketat, tidak lagi terjadi antrean," katanya.
Ia mengajak masyarakat untuk bersabar dalam menghadapi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng saat ini. Dan juga pemerintah harus lebih teliti, dengan demikian harapannya antara pemerintah dan masyarakat dapat tumbuh kerja sama dalam mengatasi permasalahan minyak goreng.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Singgih Januratmoko mengungkapkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), pasokan crude palm oil (CPO) untuk minyak goreng melebihi total produksi. Â "Tapi persoalannya memang pada pengawasan, benarkah yang 70 persen diekspor dan 30 persen untuk kebutuhan dalam negeri?," tukasnya.
Singgih meminta pemerintah meningkatkan pasokan sebanyak 40 persen untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng secara nasional. Â "Bila masih langka, ya kami meminta pemerintah menghentikan ekspor sampai kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi," ujarnya. Indonesia sebagai penghasil CPO nomor satu dunia, tentu sangat disayangkan bila sampai terjadi kelangkaan minyak goreng.
Senada dengan KH Chriswanto Santoso, Singgih meminta pemerintah memperbaiki sistem pengawasan dan pemantauan rantai distribusi minyak goreng.
