Berdasarkan aturan dari pemilu langsung, siapa yang terbanyak partisipan/suaranya dialah yang berhak untuk mewakili/maju sebagai wakil rakyat.Â
Sangat berbeda dengan pemilu terdahulu berdasarkan pada nomor urut, angka satu selalu diutamakan. Sedangkan nomor lain hanya dijadikan pengepul suara doang, banyak suara terpilih tidak.
Lantas apakah perwakilan nanti bisa dipastikan tanpa ada kisruh? Entahlah. Bisa jadi jika berseberangan dan melanggar kebijakan parpol, alamat diskualifikasi dari parpol loh, diganti dengan yang lain. Piye?
Kembali pada judul awal 'Pemilu Serentak 2024 dan Politik Uang dalam Menekan Angka Golput'. Menarik penulis sebagai orang awam ndeso bin udik untuk berasumsi.
Intensitas persuasif meraih simpati pemilih jelang pemilu telah terang benderang didengungkan oleh para elit politik saat ini.
Dari sisi komunikasi massa hingga mobilisasi massa sudah terasa aroma kearah pemilu raya 2024.Â
Cuitan medsos, saling kritik mengkritik bahkan senggol senggolan (sindir menyindir) terpublis, sampai dengan membangun citra diri dengan aneka rupa dan cara demi mendapati simpati publik.
Artinya, suara rakyat sebagai pemilih amat diharapkan oleh mereka untuk mewujudkan mimpi mereka, sangat jelas cara persuasif adalah salah satu jalan usaha yang mesti ditempuh toh. Â
Berdasaran pemahaman awam penulis, pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Dengan adanya paketan pemilu pilpres, pileg dan pilkada secara bersamaan dalam kurung sepaket ini, prihal persentase golput setidaknya menjadi pertimbangan.
Bisa dianggap persentase golput mendatang tidak menjadi ancaman serius dalam wajah demokrasi kita. Karena spektrum daya magnetis pilkada cukup mewarnai dalam menarik pemilih untuk menggunakan hak suara mereka disamping gerak geriliyanya para caleg.
Maka transaksional dalam politik ini, yakni money oriented (politik uang) merupakan cara jitu yang sudah dipahami sebagai jalan tempuh paling ampuh dalam meraih suara rakyat.
