Baru-baru ini Kapolri menginstruksikan untuk mengubah lintasan pembuatan SIM agar lebih dipermudah. Terkhusus jalur lintasan pembuatan SIM C alias SIM motor. Hal itu berkaitan dengan rumitnya jalur lintasan yang dibuat sehingga terlalu menyulitkan bagi masyarakat yang hendak mengajukan pembuatan SIM. Apalagi pada track lintasan angka delapan yang sangat akrobatik. Terlebih masyarakat yang mengajukan tidak boleh menurunkan kaki selama pengujian.
Kapolri bahkan menyindir bahwa jika lulus tes, masyarakat bukan hanya dapat menjadi pengendara yang baik. Mungkin sekaligus menjadi badut sirkus akrobat yang ahli. Bayangkan saja jika semua masyarakat menjadi badut akrobat. Tentu saja profesi akrobat motor seperti roda-roda gila akan hilang. Masyarakat di jalan raya semuanya berpenampilan seperti joker atau minimal menggunakan topeng seperti hacker. Helm tidak lagi menjadi syarat patuh lalu lintas. Tapi dress code badut akrobat-lah yang menjadi syarat bebas tilang.
 Kita harus berhusnudzan, mungkin maksud pemerintah dahulu ialah menyesuaikan dengan track jalanan yang masih berlubang, pengaspalan yang belum merata, atau kondisi daratan Indonesia yang berliku, curam, dan ekstrim. Dahulu terutama di Orde Baru kampanye pemilu maupun Pilkada belum semasif sekarang. Sehingga niat baik para calon untuk melakukan pengaspalan dadakan sangat terbatas. Atau mungkin pemerintah dahulu anggarannya teralu sedikit sehingga tidak sempat menghabiskan anggaran melalui perbaikan jalan akhir tahun yang menyebabkan kemacetan.
Terlepas dari dosa mujaahir (orang yang memperjelas dosa yang sejatinya telah ditutup oleh Allah), sebenarnya SIM yang saya gunakan pun bukan SIM yang murni-murni amat. Jujur saja SIM yang Saya miliki ialah hasil dari SIM tembak. Beberapa tahun ke belakang, setelah melalui rangkaian tes yang tentu saja Saya tidak lulus. Pada akhirnya Saya memutuskan untuk menggunakan jalur damai.
Jujur saja setelah keluar dari tempat pengujian, Saya merasa sangat tertekan. Sebagai seseorang yang tahu bahwa hal tersebut jelas-jelas adalah Kolusi. Dimana Saya sendiri juga tahu bagaimana hukum melakukan Kolusi dalam agama. Maka tentu saja kekhawatiran melakukan pelanggaran agama dan rasa bersalah yang tinggilah yang muncul dari jiwa.
Bagaimana tidak? Yang namanya kolusi itu tidak pandang bulu dalam suatu Hadits yang pernah saya pelajari. Bunyinya kurang lebih ialah sebagai berikut:
"Penyuap dan yang disuap berada di neraka"
Meskipun orang lain mencoba menghibur Saya dengan, "sudahlah, mau bagaimana lagi, sistemnya sudah begini. Kalaupun mencoba tes lagi hanya menghabiskan waktu dan mustahil lulus". Bagi Saya tetap saja haram adalah haram. Mungkin dengan sedikit nego dalam hati bahwa suatu saat Saya harus menebusnya.
Kalau diakali, memang bisa saja SIM tembak ini menjadi sah. Sebagaimana nasihat orang lain tadi di atas, demikian pula jawaban pak Kyai saat Saya tanyakan peristiwa yang meinmpa Saya. Beliau menjawab, mungkin untuk saat ini yang cocok diterapkan ialah kaidah Fiqh:
"Situasi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang".
Bagi saya tetap saja dalam hal penjagaan diri terhadap dosa (kewaraan). Bukannya sah lalu menjadi halal. Tetapi justru pemakluman pada perbuatan dosa. Pemakluman terhadap kezaliman.
Demikianlah sekelumit ribetnya persoalan SIM yang harus menjadi perhatian bukan hanya bagi para umara (pemerintah atau pemangku kebijakan). Tapi juga harus menjadi consern para ahli Agama. Dimana permasalahan SIM tembak lebih penting daripada label halal di kulkas. Kalau mengadopsi istilah dari Gus Yahya yang menggelorakan Fiqh Peradaban. Perlu kiranya Kita membuka dikursus baru mengenai Fiqh Lalu Lintas.