Tenaga kerja harus dipastikan memiliki keahlian, keterampilan, dan kompetensi yang memadai, tidak hanya untuk bekerja di berbagai industri atau sektor, tetapi juga untuk menjadi wirausaha yang kompeten. Hal ini penting, terutama mengingat peran UMKM dalam perekonomian Indonesia.
Kompetensi yang dikembangkan melalui peran LSP dan para pemangku kepentingan terkait tidak hanya mencakup keterampilan teknis (hardskill), tetapi juga keterampilan lunak (soft skill). Lembaga pendidikan formal maupun vokasional yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) harus mampu menciptakan SDM dengan kemampuan kognitif yang memadai sekaligus mendorong pengembangan keterampilan sosial yang mumpuni. Hal ini penting agar SDM tidak mudah digantikan oleh mesin atau otomatisasi. Kemampuan seperti pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan tim juga perlu ditingkatkan.
Peran pemerintah diharapkan tidak hanya sebagai regulator, melainkan juga sebagai fasilitator dalam mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing global yang dapat dicapai melalui kerangka kebijakan berikut.
Pertama, secara internal. Penguatan peran BNSP harus didukung oleh kapabilitas organisasi dan SDM yang kompeten, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mengingat ribuan LSP, LPK, dan pemangku kepentingan lainnya tersebar di seluruh Indonesia, program kerja yang transparan, terencana, dan dapat dievaluasi serta dimonitor oleh para pemangku kepentingan merupakan keharusan.
Kedua, secara eksternal. Program-program yang disusun oleh BNSP harus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, produktif, dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi serta pengurangan angka kemiskinan. Diperlukan sistem kerja yang memastikan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga berjalan dengan lancar, terintegrasi, dan memiliki pencapaian kinerja yang terukur.
Selanjutnya dari sisi LSP dapat mengembangkan program-program unggulan antara lain, Pertama, melaksanakan dan mengembangkan sistem sertifikasi yang mempertimbangkan perkembangan terkini di lingkungan ekonomi nasional, regional, dan global. Kedua, selalu mengupdate sistem dan skema sertifikasi nasional dengan dukungan teknologi digital terkini serta menjangkau semua lapisan pemangku kepentingan dan tenaga kerja. Ketiga, sinergi rutin dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan melakukan penilaian kinerja sistem.
Diharapkan dengan memperkuat peran Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dapat mendukung terciptanya SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.
