Bila hal ini akan dilanjutkan, hemat saya, hendaknya jumlah jam seminggu mengambil angka minimal -bukan angka yang dipatok seenaknya- yang ditentukan secara tepat berdasarkan formulasi dan persiapan dari berbagai pihak. Sehingga kelebihan jam bisa menjadi bonus ekstra bagi aktivitas lain yang membebaskan individu seorang siswa, entah itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Kedua, jumlah itu juga harus menjadi angka kumulatif yang bisa dibagi pada hari-hari yang lain sehingga sifatnya bisa fleksibel dan tidak rigid.
Ketiga, aturan Hari Sekolah, terlepas dari remeh temeh urusan jam dan jumlah pertemuan, mengatur dan menjamin adanya wadah partisipasi aktif masyarakat di dalam  dan di luar lingkungan sekolah. Meski hidup dibatasi waktu, tapi kitalah yang menentukan akan dimanfaatkan dalam hal apa waktu tersebut. Misalnya saja sebuah kolaborasi akan tercipta dalam satu pegelaran festival yang diadakan sekolah sekali dalam enam bulan. Pegiat literasi, komunitas seni dan bakat minat, serta komunitas pemuda lain diundang terjun membina di sekolah yang dihitung sebagai jam pelajaran.
Bila mekanisme tentang ini diatur, maka itu akan menambah angin segar bagi bertambah dan berkumpulnya karakter-karakter baik di sekolah. Bukan tentang mengurusi hal teknis terkait lamanya seorang murid berada di sekolah.
Mau sampai kapan kebijakan Hari Sekolah berjalan pincang tanpa penyokong? Tahun ajaran baru sudah dihelat. Tapi aturan masih belum bisa dijalankan secara penuh. Semoga aturan ini bisa segera hadir lengkap dengan perubahan-perubahan dan bangunan strategi pencerdasan bangsa yang matang. Bukan main-main, pada empat puluh jam seminggu itu diletakkan harapan pendidikan karakter bagi generasi bangsa ke depan. Mari sama-sama menunggu.
