Umumnya, korupsi memuat aktivitas ilegal yang disembunyikan dan hanya terungkap melalui skandal, investigasi, atau penuntutan. Para peneliti, masyarakat sipil dan pemerintah telah membuat kemajuan dalam mengukur korupsi di sektor tertentu, namun sampai saat ini beluma da indeks yang secara langsung mengukur tingkat korupsi yang nyata dengan segala manifestasi.
Â
Di Indonesia sendiri, perhitungan CPI yang digunakan dan menjad rujukan disebut dengan IPK atau Indeks persepsi korupsi. IPK ini juga didapatkan dari hasil perhitungan dari lembaga yang sama yakni Transparency Internasional namun dilakukan dalam skala Indonesia, ataupun kabupaten atau kota yang ada didalamnya.
Â
Sumber data yang membentuk CPI mengajukan pertanyaan kepada eksekutif bisnis dan pakar negara yang didasarkan pada kuisioner yang dirancang dengan cermat. Skor CPI umunya berkorelasi dengan ukuran objektif tertentu termasuk pengalaman masyarakat yang dilaporkan terkait suap. Seperti namanya, CPI ini tidaklah benar-benar dapat menilai dengan tepat jumalh korupsi yang ada di dunia maupun sebuah negara. Kata "persepsi" dalam kalimat CPI itu memberi makna bahwa yang dihitung adalah pendapat atau pandangan masyarakat terhadap tingkat korupsi.
Â
Untuk memastikan apakah metodeologi dan hasil CPI dapat diandalkan, indeks tersebut akan ditinjau secara berkala oleh evaluato independen. Tinjauan tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa CPI koheren secara statistik dan konseptual.
Â
Pada akhirnya, apapun hasil dan validnya CPI, CPI adalah indikator korupsi yang paling banyak digunakan karena ruang lingkup globalnya yang luas.
Â
Bagaimana keadaan indeks korupsi di Indonesia menurut IPK?
