Polemik RKUHP dalam Diskursus Civil Society

 keadaan inilah yang di sebut Neumann sebagai spiral keheningan (spiral of silence ) masyarakat akan cenderung bungkam untuk berbeda pandangan dengan negara karena ditakutkan akan ada upaya kriminalisasi oleh negara .

Selain itu pengesahan RKUHP juga akan memunculkan menguatnya gejala "Police state " resentralisasi negara yang akan mengakibatkan merosotnya kesimbangan (check and balance ) antara peran masyarakat sipil (civil society) dan negara . Justru gejala ini akan memperkuat porsir bahwa demokrasi hanya dihabiskan pada sektor kekusaan saja .

sementara distribusi demokrasi pada ruang sipil juga perlu karena proporsi demokrasi tidak boleh hanya Habis pada ruang-ruang keuasaan saja tapi juga harus hidup dalam ruang -ruang publik yang kita sebut sebagai civil society.

Kondisi inilah yang akan menjadikan demokrasi menjadi otoriter .karena pada dasarnya, manuver politik kekusaan untuk segera mengesahkan RKUHP tentunya ini adalah agenda penumbangan terhadap demokrasi dengan cara yang "legal" dalam artian dilegitimasi oleh kekusaan melalui proses legislasi .

 Tentunya ini selaras dengan ungkapan Steven levitsky dan Daniel ziblatt dalam bukunya "how democracies die" bahwa kemunduran masyarakat sipil (Civil Society) sejalan dengan kemerosotan demokrasi. Dimana, demokrasi bisa mati jika ada berbagai bentuk motif politik terbuka atau tersembunyi menumpuk kekuasaan melalui 'permainan konstitusional' yang sifatnya meredam partispasi masyarakat sipil (civil society)

Padahal RKUHP sebagai produk konstitusional yang sedari dahulu telah dicita-citakan diharapakan mampu menjadi bentuk revitalisasi masyarakat sipil (civil society) dalam menjalankan peran-perannya sebagai warga negara .dalam upaya menyongsong masa depan demokrasi bangsa dan negara ini untuk lebih baik .RKUHP dan beberapa pasal yang mengancam terhadap ruang demokraasi sipil tentunya ini menjadi suatu ironis .

Karena Selama ini citra yang digambarkan dalam ideologi Pancasila adalah nilai yang bersifat Egaliter .namun RKHUP yang akan disahkan hanya mancerminkan bentuk penguatan sikap feodal oleh kekuasaan terhadap rakayat .kiranya jauh berbeda dengan keadaan Indonesia saat ini yang menganut social welfare state dengan demokrasi yang luas dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. 

Kebebasan individu untuk dapat mengkritik dan berpendapat merupakan sebuah prinsip dasar dan substansi utama bagi negara yang menganut paham demokratis.