Tentunya hal inilah yang membuat mengapa kita harus terus-menerus mengevaluasi keberlansungan politik di tanah air hari ini karena sejatinya mengevaluasi merupakan sebuah kebutuhan untuk membaca permasalahan yang ada hari ini.
Berbicara tentang permasalahan politik di tanah air tentunya salah satu yang menjadi perhatiaan kita Bersama hari ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya di atas yaitu, mengenai model kekuasaan "politik dinasti".
Dalam hal ini merupakan sebauh model kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih ada hubungan keluarga atau kekerabatan .data dalam kementrian dalam negeri saja menyebutkan pada tahun 2016 terdapat tidak kurang 60 dinasti politik yang telah menyebar di seantero Indonesia.
Tentunya kita masih ingat betul kasus yang menimpa Dinasti politik Ratu Atut di banten dan baru-baru ini di tahun 2020 yang tentunya menghebohkan publik yaitu kasus pasangan suami istri dari kutai timur yaitu Ismunandar (bupati kutim) dan istrinya Encek ur Firgasih (ketua DPRD kutim) yang harus tertangkap tangan oleh KPK.
Kasus-kasus tersebut mungkin hanyalah sebagaian kecil dari penyelewengan atau penyalangagunahan kekuasaan yang di timbulkan dari model kekuasaan semacam itu.
Tentunya dari kasus-kasus tersebut menjadi anomali tersendiri dalam sistem demokrasi di negara kita hari ini yang yang secara prinsip menarapkan sistem demokrasi terbuka di mana setiap manusia dihargai satu suara (one man one vote).
Pola seperti ini sangat memungkinkan bagi tumbuh suburnya dinasti politik, mungkin hari ini ada beberapa presepsi yang mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan sistem dinasti politik .terlebih jika mengacu pada dalil demokrasi di indonesia yang mengatakan bahwa "setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk di pilih dan memilih.
Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa selama ini dinasti politik yang telah berkembang di wajah perpolitikan tanah air hari ini, justru menurut saya telah mencederai esensi berdemokrasi itu sendiri.
Dinasti politik yang hari ini justru tumbuh subur di Indonesia tentunya akan menjadi sebuah ancaman atau musuh bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Dari kasus praktik dinasti politik yang masih diterapkan di negara kita khususnya di sejumlah daerah di seantero Indonesia tentu, harusnya ini menjadi bahan evaluasi bagi perpolitikan di negara ini khususnya dalam hal mengawal seleksi kekuasaan di setiap daerah yang ada di Indonesia khususnya daerah-daerah yang rawan akan terbentuknya pola-pola model kekuasaan semacam hal tersebut .
Dalam hal ini harusnya juga kebebasan mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus dibatasi pula oleh kebebasan orang lain untuk mencalonkan pula, yang dalam hal ini maksudnya adalah hak politik seseorang dapat dikurangi atas sebuah dasar hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain.
