Sesungguhnya rakyat lebih membutuhkan kebijakan yang mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat secara nasional yang berkesinambungan. Demikian juga soal upah, harus ada kebijakan yang mencerminkan kepentingan nasional, yang memberi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang melindungi rakyat dari ancaman pengangguran dan kemiskinan sekaligus mencegah kriminalisasi pelaku usaha terkait upah.
Sistem yang baik melindungi perusahaan/ pelaku usaha maupun pekerja terhadap kondisi yang tidak menentu sekaligus menfasilitasi mereka menjadi pemain global. Kita harus hati-hati merumuskan upah minimum dengan konsekuensi hukum berupa pidana (denda dan/atau penjara). Masing-masing harus memikul tanggung-jawab sesuai porsinya masing-masing. Pemerintah harus bertanggungjawab atas kebijakannya yang berdampak pada daya beli masyarakat luas bukan hanya untuk pekerja sektor formal tetapi sektor informal yang jauh lebih banyak jumlahnya.
Sistem yang baik mempunyai indikator yang objektif terkait produktivitas, keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta keadilan sosial. Selain tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, biaya hidup layak merupakan indikator pembanding keberhasilan pembangunan pemerintah.
Isu-isu subsidi, bantuan tunai, bantuan sosial dan besaran gaji PNS/ buruh jangan sampai masuk agenda politik lagi. Gerakan buruh dapat memperjuangkan standar upah produktif sektoral sebagai patokan negosiasi pemberi kerja dengan para pekerja. Standar ini harus terbuka untuk umum dan diverifikasi oleh pihak yang independen sehingga para investor dapat ambil bagian dalam pembangunan nasional/ daerah. Selamat hari buruh 1 Mei 2014.
