KABAR DARI PULAU SEBERANG
Pendidikan merupakan hak dasar oleh setiap anak dan warga negara yang dijamin oleh pemerintah baik sarana maupun mutu pendidikan. Dan itu termaktub dalam UUD 1945 yang mengamanahkan pelaksanaan pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia, dan perdamaian abadi.Pendidikan menjadi bagian pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendidikan mengemban amanah yang besar dan fundamental untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memainkan peran sentral sebagai subjek pembangunan nasional. Indikator Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dipersiapkan adalah yang memiliki kualitas, kompetensi, keterampilan, daya saing serta moralitas baik pada tingkat lokal, regional, dan nasional, bahkan internasional serta kemampuan berkolaborasi atau bekerjasama berbagai pihak untuk saling memanfaatkan demi kepentingan bersama. Hal tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri bagi segenap upaya pembangunan pendidikan khusunya dikepulauan kabupaten pangkep ditengah keterbatasan yang ada mulai dari kondisi letak geografis yang jauh dari ibukota kabupaten.
Salah satu realitas krusial dalam pembangunan pendidikan Kabupaten Pangkep, khususnya di wilayah kepulauan adalah sarana dan prasarana yang saat ini masih sangat minim baik disekolah maupun di lingkungan masyarakat, Dengan demikian, masalah pokok bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam mendapat layanan pendidikan dasar, khususnya dalam menuntaskan pendidikan. Ini terkait dengan biaya yang harus ditanggung terutama dalam pengadaan buku dan biaya lainnya. Selain itu, mutu pendidikan jika dilihat dari standar isi dan proses pembelajaran, kompetensi luaran, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian, belum sepenuhnya terpantau dan terjamin dengan baik.
Pendidikan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah kabupaten pangkep khususnya dikepulauan, dengan melihat kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi daratan yang memerlukan penanganan dan strategi tersendiri.oleh karena itu pemerintah daerah dengan kondisi yang dirasakan masyarakat sekarang ini sebaiknya mempunyai strategi yang bisa mengangkat dan menjadikan sektor pendidikan di wilayah kepulauan setara dan mampu bersaing dengan wilayah daratan yang ada di kabupaten Pangkep.
Salah satu isu krusial pembangunan pendidikan Kabupaten Pangkep, khususnya di wilayah kepulauan adalah penguasaan pengetahuan yang saat ini masih rendah, yang diindikasikan rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang tercermin dalam rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam beberapa tahun terakhir, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini diwilayah kepulauan, khususnyapada bidang pendidikan cukup memprihatinkan.
Dengan demikian, masalah pokok bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam mendapat layanan pendidikan dasar, khususnya dalam menuntaskan ketentuan wajib belajar. Ini terkait dengan biaya yang harus ditanggung terutama dalam pengadaan buku dan biaya lainnya. Selain itu, mutu pendidikan jika dilihat dari standar isi dan proses pembelajaran, kompetensi luaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian, belum sepenuhnya terpantau dan terjamin dengan baik.
Diwilayah kepulauan, sektor pendidikan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah dengan melihat kondisi geografis yang berbeda dengan kondisi daratan yang memerlukan penanganan dan strategi tersendiri. Ada ungkapan yang pernah dipopulerkan mantan Bupati Pangkep H. Gaffar Patappe, “Memanusiakan Pulau “. Apakah ungkapan ini merupakan sindiran atau ungkapan motivasi untuk anak pulau karena kita tahu masyarakat kepulauan masih “sangat terbelakang” dari berbagai sektor, utamanya sektor pendidikan, kesempatan kerja, peluang usaha, dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum bisa dimanfaatkan secara keseluruhan masyarakat kepulauan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah pendidikan. Oleh karena itu pemerintah daerah dengan kondisi yang dirasakan masyarakat sekarang ini sebaiknya mempunyai strategi yang bisa mengangkat dan menjadikan sektor pendidikan di wilayah kepulauan setara dan mampu bersaing dengan wilayah daratan yang ada di kabupaten Pangkep.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah antara lain :
Pertama, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kependidikan yang berbudaya, religius dan amanah. Ada indikasi bahwa masih ada para pelaku pendidik atau aktor yang terlibat di dalam lingkup pendidikan di wilayah kepulauan setengah hati untuk melakukan pengabdian. Indikasi itu dapat dilihat dengan rendahnya kehadiran di tempat tugas dengan berbagai alasan, seperti faktor keluarga, suami atau istri dan anak tinggal di daratan sehingga konsentrasi untuk melakukan tugasnya terkendala dengan faktor tersebut. Kemudian susahnya kapal penyeberangan yang sangat tergantung dengan iklim sehingga guru yang mendapat tugas di daratan berminggu dan malahan berbulan-bulan tidak kembali ke tempat tugasnya dengan alasan cuaca. persaingan tidak sehat pegawai negeri (guru)untuk menjadi kepala sekolah karena persoalan banyaknya kepentingan individu dan yang lebih parahnya lagi praktek Kolusi dan Nepotisme ketika tiba penerimaan Cpns Kategori Dua (CPNS K2)Dimana beberapa orang yang tidak bertanggun jawab dengan mudahnya memperadakan surat keterangan honor demi untuk mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil kategori dua meski mereka baru beberapa bulan honor dipulau bahkan lebih paranya tidak pernah honor sama sekali dikepulauan tapi menggunakan keterangan honor dipulau tentu ini menutup peluang kelulusan orang pulau asli. serta mirisnya lagi ini tidak hanya terjadi di dunia pendidikan tapi hampir disemua bidang instansi aparatur negara yang ada dikepulauan Dan masih banyak alasan lain sehingga proses pembelajaran tersebut terhambat.
Dari kenyataan tersebut, strategi yang mungkin bisa dilakukan pemerintah daerah adalah pada saat pengangkatan CPNS khusus wilayah kepulauan tidak cukup hanya berpatokan pada putra daerah atau putra asli pulau sebagai syarat untuk diprioritaskan diangkat sebagai tenaga Pengajar, perawat/bidan dan staf pemerintahan lainnya. Akan tetapi faktor Sumber daya manusianya yang dikedepankan dan ada kontrak perjanjian khusus untuk tidak meninggalkan tempat dia mengabdi dan pemberian sanksi yang tegas apabila komitmen itu dilanggar. Dari permasalahan itu, fungsi pengawasan yang terabaikan, laporan bulanan guru dan staf sekolah tidak ada cacat, kehadiran mereka seratus persen, tidak ada sakit apalagi alpa akan tetapi kenyataan di lapangan dari laporan masyarakat beberapa oknum guru sudah sekian bulan tidak mengajar. Ada anekdot dari mereka, “ Gimana kalau dana sertifikasi sudah diterima apa yang bagus dibeli..? Spontan mereka menjawab bagusnya cari merek mobi keluaran baru.” Pertanyaannya di pulau tidak bisa pakai mobil. Jangankan mobil, kendaraan motor sekali tancap gas sudah sampai ditujuan. Ini diindikasikan bahwa mereka lebih enak tinggal dan beraktifitas di darat sehingga masuk akal dalam fikiran mereka untuk lebih memanjakan dirinya dengan materi seperti itu daripada ke pulau dengan fasilitas serba kekurangan.
Kedua, menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara proporsional. Pemerintah pusat dan daerah sudah sangat cukup dan perlu diacungi jempol terhadap perhatian dan keseriusan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di negara ini. Sarana fisik yang sudah memenuhi standar gedung-gedung sekolah di pulau yang tidak lagi menggunakan dinding kayu akan tetapi sudah menggunakan gedung permanen yang tidak kalah dengan sarana dan prasarana yang ada di daratan, juga pemaksimalan jumlah tenaga pengajar yang seimbang dengan jumlah siswanya sehingga masyarakat melihat ada keseriusan pemerintah dalam hal ini, Akan tetapi tetapi metode pembelajaran secara profesional belum bisa dilihat dan justru menjadi suatu permasalahan tersendiri karena pemerintah daerah barang kali kurang memperhatikan, di sisi lain yang mungkin saja apabila faktor tersebut diabaikan, justru niat baik malahan menjadi kesalahan yang bisa menggagalkan niat tulus pemda untuk memanusiakan orang Pulau.
