Revolusi Hijau adalah salah satu upaya untuk meningkatkan produksi bahan pangan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Revolusi Hijau muncul karena adanya kekhawatiran terjadinya kemiskinan massal di dunia yang diakibatkan ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan peningkatan produksi pangan. Revolusi Hijau di Indonesia adalah periode penting dalam sejarah pertanian yang terjadi pada masa Orde Baru, sekitar tahun 1960 hingga 1980-an. Program ini diwujudkan dengan tujuan utama meningkatkan produksi pangan, khususnya beras, guna mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Revolusi Hijau menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada beras.
 Penerapan Revolusi Hijau di era Orde Baru tampak melalui digalakkannya program Bimas, yang antara lain berisi: (1) Penggunaan bibit unggul; (2) Pemupukan; (3) Pemberantasan hama dan penyakit; (4) Pengairan; (5) Perbaikan dalam cara bercocok tanam. Program Bimas ini berintikan tiga komponen pokok, yaitu penggunaan teknologi atau Panca Usaha Tani, penerapan kebijakan harga sarana dan hasil reproduksi, serta terdapat dukungan kredit dan infrastruktur. Walaupun begitu, program yang dipelopori para ilmuwan IPB ini memperoleh dukungan penuh pemerintah yang dirasa cukup kaku. Kekakuan tersebut muncul melalui keharusan petani untuk menanam tanaman sebagaimana diinstruksikan pemerintah, program Bimas jagung pada tahun 1971 di Yogyakarta menjadi salah satu contohnya.
 Kebijakan modernisasi pertanian di masa Orde Baru dengan revolusi hijau ini dapat mengubah cara bercocok tanam dari yang semula dengan cara tradisional lalu berubah dengan cara yang lebih modern. Melalui penerapan teknologi yang lebih modern ini, peningkatan hasil tanaman pangan menjadi lebih berlipat ganda dan memungkinkan dalam penanaman tiga kali selama satu tahun untuk padi di tempat-tempat dengan lahan tertentu yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk terjadi.
 Dalam upaya mewacanakan Revolusi Hijau di Indonesia, peran dari pemerintah maupun kaum intelektual dapat menyampaikan segudang argumen positif pada masyarakat petani, meskipun berbagai "kepentingan terselubung" sarat ditemui pula didalamnya. Sebagai contoh, pemerintah dan kaum intelektual dapat mengatakan betapa Revolusi Hijau dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang dengan demikian bakal berimplikasi positif terhadap kesejahteraan petani, serta program ini sebagai usaha bersama mengatasi kelaparan yang oleh karenanya adalah wujud dari "usaha mulia". Lebih lagi, transformasi pertanian yang terjadi di Indonesia setelah penerapan Revolusi Hijau baik dari segi kuantitas teknologi modern yang digunakan dalam bercocok tanam maupun panen yang dihasilkan, menunjukkan kemampuan dalam memberikan stimulan terhadap lingkungannya, yakni mendorong adanya perubahan sosial.
 Revolusi Hijau di Indonesia berhasil meningkatkan produksi pangan secara siginifikan, terutama beras. Pada tahun 1980-an, Indonesia mencapai swasembada beras dan bahkan menjadi eksportir beras. Selain itu, program ini juga meningkatkan pendapatan petani dan taraf hidup masyarakat pedesaan. Walaupun begitu, Revolusi Hijau juga memiliki dampak negatif, diantaranya:
*Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan yang mampu mencemari tanah dan air.
*Ketergantungan petani pada input eksternal: Petani menjadi bergantung pada pupuk kimia, pestisida dan bibit unggul dari perusahaan multinasional.
*Hilangnya keanekaragaman hayati: Varietas padi lokal yang lebih tahan hama dan penyakit tergantikan oleh varietas unggul yang beragam.
Di masa Orde Baru, Revolusi Hijau memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek di Indonesia. Pengaruhnya mencakup perubahan pola pikir petani terhadap penggunaan teknologi pertanian modern, perubahan dalam struktur sosial masyarakat pedesaan, dan perubahan kebijakan pertanian di tingkat nasional. Beberapa pengaruh tersebut, antara lain:
A.Perubahan Pola Pikir Petani Terhadap Penggunaan Teknologi Pertanian Modern:
