Dalam konteks sejarah perang kemerdekaan Indonesia, peran Palang Merah Indonesia (PMI) dan Nederlandsche Rode Kruis (NERKAI) tidak hanya terbatas pada fungsi medis dan kemanusiaan. Keduanya juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan oleh pihak Republik Indonesia dan pemerintah Belanda untuk mencapai kepentingan politik masing-masing.
Palang Merah, dengan posisi fleksibel dan kebal hukumnya, menjadi sarana ideal sebagai petugas medis yang berperan sebagai agen spionase dan kurir senjata bagi kedua kubu militer yang saling bertikai. Keistimewaan ini memberikan fleksibilitas yang memudahkan peran Palang Merah dalam konflik tersebut.
Dualisme antara status nasional dan independensi Palang Merah menciptakan dilema. Meskipun diharuskan tunduk pada hukum dan regulasi pemerintah, PMI dan NERKAI cenderung mengutamakan kepentingan politik negara daripada prinsip kemanusiaan internasional.
Berdirinya dua lembaga Palang Merah di Indonesia dapat diartikan sebagai langkah politis untuk memperkuat kedaulatan masing-masing negara. PMI dimanfaatkan oleh Republik sebagai alat diplomasi, sementara NERKAI berperan sebagai instrumen kesehatan negara Belanda yang menunjukkan eksistensi kolonialnya.
Status ganda keanggotaan Palang Merah, baik sebagai petugas medis maupun bagian dari militer, menciptakan nuansa militerisme. Pola mobilisasi yang menyerupai Divisi Kesehatan Militer membuat Palang Merah terlibat dalam definisi politik "kawan" dan "lawan," tidak selaras dengan prinsip netralitasnya.
Peran kontroversial Palang Merah selama Perang Kemerdekaan Indonesia mengubah pandangan historis kita. Meskipun terlibat dalam instrumen politis-militer, kehadiran aspek humanis melalui gerakan Palang Merah menegaskan bahwa perang tidak hanya tentang kekerasan, tetapi juga tentang menyelamatkan dan mengobati. Sukarelawan PMI dan NERKAI menjadi bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan, menciptakan dampak besar pada kondisi selama periode 1945-1949.
