Menanti Sikap Kenegarawanan Wakil Rakyat dan Pengawal Konstitusi

Pemilu sudah berlalu 3 minggu yang lalu. Awal harapan kita selaku rakyat dan bangsa, bahwa Pemilu yang berlangsung akan memberikan titik terang mengenai arah perjalanan bangsa berikutnya. Namun diluar harapan pilpres yang dilangsungkan ternyata bukan akhir dari carut marut politik yang terjadi, justru semakin membuat kekacauan disana sini.

Beberapa bulan sebelum pemilu, semua elemen bangsa dari elite sampai akar rumput sudah diseret ke dalam suasana tidak menentu, perasaan marah, cemas, bimbang, khawatir, takut semuanya campur aduk akibat kondisi politik yang tidak menentu akibat intervensi rezim Jokowi terhadap partai politik, Mahkamah Konstitusi dan puncaknya adalah intervensi terhadap jalannya proses pemilu yang sudah didesain sedemikian rupa memenangkan paslon Prabowo – Gibran jauh sebelum kontestasi pemilu atau secara khusus pilpres dilangsungkan;

Turbulensi politik yang terjadi secara singkat berawal dari putusan MK Nomor 90 yang menjadi tiket Gibran melenggang menjadi Cawapres Prabowo. Putusan yang telah terkonfirmasi mengandung cacat etik berdasarkan putusan MKMK sampai menyebabkan Anwar Usman terkena sanksi diberhentikan sebagai Ketua MK, namun putusan itu sendiri tidak bisa dibatalkan kekuatan mengikatnya (final and binding) sehingga kemudian dijadikan sandaran bagi KPU untuk menerima pendaftaran Paslon 02 (Prabowo Gibran);

Berbagai cara dilakukan Jokowi secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada Paslon 02. Mulai dari menggunakan data inteligen untuk memata matai aktivitas dan jeroan partai politik, mengintervensi putusan MK melalui iparnya yang Ketua MK, kemudian menggelontorkan Bansos tanpa melibatkan Menteri Sosial sesuai prosedur yang semestinya, pengerahan aparat TNI, Polri, Gubernur, Bupati, Lurah dan aparat desa hampir diseluruh daerah untuk menekan dan mengkondisikan masyarakat pemilih untuk memberikan suara kepada Paslon 02 sampai pada rekayasa penggelembungan suara yang dilakukan melalui aplikasi Sirekap oleh Petugas PPK dan banyak upaya-upaya licik lainnya. Berita tentang hal ini sudah demikian masif tersebar di dunia maya dan berkali-kali sudah terkonfirmasi valid.

Apa yang kemudian dianggap sebagai kecurangan yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) sudah bukan lagi dugaan semata tapi fakta yang begitu mudah dijumpai dan dibuktikan. Mungkin salah satu penyebabnya karena masifnya pertukaran informasi lewat Media Sosial, sehingga tidak mudah lagi untuk menutupi kecurangan yang terjadi, berbeda dengan dua pemilu terdahulu;

Tulisan ini tidak diperuntukkan untuk mengurai satu demi satu bukti kecurangan terkait dengan pemilu pilpres, karena itu sudah menjadi ranah Tim Hukum masing masing Paslon Pilpres yang tentunya sudah lebih matang mengumpulkan bukti secara detail. Tulisan ini adalah untuk mewakili kegelisahan rakyat akan masa depan Demokrasi yang saat ini berada di tepi jurang;

Kita tahu bahwa sepuluh tahun lalu Jokowi terpilih secara Demokratis sebagai Presiden R.I. Dia dilahirkan dari proses demokrasi yang bisa dikatakan memiliki legitimasi. Meskipun ketika terpilih menjadi Presiden, tidak jelas juga latar belakang dan rekam jejaknya, namun apa pun alasannya Jokowi adalah anak kandung demokrasi. 

Apa buktinya ? Buktinya banyak tokoh yang saat ini berbalik menentang Jokowi dahulu adalah tokoh yang turut mendukung dan membantu memberikan pencitraan positif terhadap Jokowi tidak terkecuali Anies Baswedan apalagi Ganjar Pranowo.

Namun yang disayangkan dalam dua periode kekuasaannya, Jokowi malah menunjukkan citra dirinya yang sebenarnya bahwa dia bukanlah seorang Demokratis, justru sebaliknya Jokowi datang untuk menihilkan prinsip demokrasi dengan berlindung dibalik demokrasi itu sendiri. 

Dalam rezimnya hampir semua Parpol di Senayan adalah Koalisinya, oposisi (PKS dan Demokrat) tidak berkutik, sehingga dengan mudahnya segala kebijakannya berupa pengusulan undang undang tidak terkecuali yang merugikan rakyat seperti UU Ciptaker, UU KPK, UU Minerba sampai dengan UU IKN bisa dengan mudah disetujui oleh DPR;

Dalam rezim Jokowi bukan hanya demokrasi yang tercederai tapi juga hukum dan keselamatan rakyat dipertaruhkan. Indeks Demokrasi, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Kebebasan Pers yang kian menurun adalah bukti bahwa ada persoalan serius yang membayangi kondisi negara di era rezim Jokowi ini.