Sejak 2016, Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni sebagai hari libur nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI pada 1945, dengan pidato Soekarno yang menjadi dasar. Meskipun Mohammad Yamin, dan Soepomo berkontribusi dalam perumusan, pemikiran Soekarno lah  yang diterima secara aklamasi. Namun, para pakar sejarah menegaskan bahwa perumusan Pancasila melibatkan beberapa tahapan dan kontribusi besar dari ketiga tokoh tersebut. Â
Proses perumusan Pancasila melibatkan berbagai tokoh dan melalui beberapa tahapan penting. Mulai dari usulan awal dalam sidang BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan, hingga penetapannya dalam sidang PPKI. Pancasila menjadi dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh bangsa Indonesia. Proses ini mencerminkan usaha bersama para pendiri bangsa untuk menemukan dasar negara yang dapat mempersatukan dan memandu bangsa Indonesia.Â
Momentum Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa seharusnya tetap konsisten dalam nilai-nilainya dan tidak berubah mengikuti keinginan individu atau Presiden tertentu. Namun, cara penerapannya dalam kebijakan pemerintahan dapat beradaptasi dengan kondisi zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang makna Pancasila dalam konteks konsistensinya di era pemerintahan yang berbeda :
1. Penerapan Kontekstual
- Adaptasi Kebijakan: Setiap Presiden memiliki gaya kepemimpinan dan prioritas kebijakan yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan penekanan yang berbeda pada aspek-aspek tertentu dari Pancasila. Misalnya, satu Presiden mungkin lebih fokus pada keadilan sosial dan ekonomi, sementara yang lain mungkin lebih menekankan pada persatuan dan stabilitas nasional.
- Respons terhadap Tantangan Zaman: Kebijakan yang diambil oleh seorang Presiden sering kali merupakan respons terhadap tantangan dan kondisi yang spesifik pada masanya. Misalnya, dalam menghadapi krisis ekonomi, pemerintah mungkin lebih menekankan pada aspek keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.
2. Makna Universal Pancasila
- Nilai Konsisten: Pancasila memiliki nilai-nilai universal yang tidak berubah, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini tetap relevan dan menjadi pedoman dalam setiap era kepemimpinan.
- Pedomaan dalam Berbagai Konteks: Pancasila dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks dan tantangan yang berbeda, tetapi nilai-nilai dasarnya tidak berubah. Yang mungkin berbeda adalah cara nilai-nilai tersebut diterapkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.
3. Persepsi Publik
- Pengaruh Media dan Opini Publik: Persepsi bahwa makna Pancasila berubah bisa dipengaruhi oleh media dan opini publik yang mungkin menyoroti kebijakan tertentu dari presiden yang berkuasa. Media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan.
- Pendekatan yang Berbeda: Setiap Presiden mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengekspresikan dan mengimplementasikan Pancasila, yang dapat terlihat sebagai perubahan dalam makna atau penekanan nilai-nilai tersebut.
4. Kritik dan Diskusi Publik
- Kritik Konstruktif: Penting adanya kritik dan diskusi publik mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan oleh pemerintah. Kritik yang konstruktif dapat membantu menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diterapkan dengan benar.
- Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam politik dan pemerintahan juga penting untuk memastikan bahwa Pancasila diterapkan sesuai dengan kehendak rakyat dan bukan hanya sesuai dengan keinginan pemimpin.
5. Pendidikan Pancasila
- Pendidikan yang Konsisten: Pendidikan tentang Pancasila di sekolah-sekolah dan institusi lainnya harus tetap konsisten dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah. Ini membantu memastikan bahwa pemahaman tentang Pancasila tetap kokoh dan tidak berubah-ubah.
- Pemahaman yang Mendalam: Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sehingga dapat menilai apakah kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia harus tetap konsisten dalam nilai-nilainya. Perubahan dalam penerapan atau penekanan pada aspek tertentu mungkin terjadi sesuai dengan kondisi zaman dan kepemimpinan presiden yang berbeda. Namun, nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap menjadi pedoman yang tidak berubah, dan masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam menjaga penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
Nilai-nilai Dasar Pancasila tetap relevan di era globalisasi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan-tantangan modern. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pancasila masih relevan:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
- Toleransi Beragama: Di era globalisasi, interaksi antarbangsa dan antarbudaya semakin intens. Pancasila dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mendorong toleransi dan penghormatan terhadap berbagai agama dan kepercayaan, yang sangat relevan dalam dunia yang semakin terhubung dan beragam.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Hak Asasi Manusia: Globalisasi membawa isu-isu hak asasi manusia ke depan. Pancasila menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sejalan dengan upaya global untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia.
- Keadilan Sosial: Kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh globalisasi dapat diatasi dengan menerapkan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila.
3. Persatuan Indonesia
- Identitas Nasional: Globalisasi dapat mengancam identitas nasional suatu bangsa. Pancasila, dengan nilai persatuannya, memperkuat identitas nasional Indonesia dan menjaga keutuhan bangsa di tengah pengaruh budaya asing.
- Solidaritas Nasional: Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan krisis ekonomi, persatuan nasional sangat penting. Pancasila mendorong solidaritas dan gotong royong dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- Demokrasi dan Partisipasi: Di era globalisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan semakin penting. Pancasila menggarisbawahi pentingnya demokrasi yang dijalankan melalui musyawarah dan perwakilan, yang dapat memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan inklusif.
- Kebijaksanaan Lokal dalam Globalisasi: Mengambil keputusan yang bijaksana dan berbasis musyawarah bisa menjadi model yang memperkaya praktik demokrasi global.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Kesejahteraan Ekonomi: Globalisasi ekonomi sering kali menciptakan kesenjangan. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menuntut distribusi kekayaan yang lebih merata dan akses yang adil terhadap peluang ekonomi bagi seluruh rakyat.
- Pembangunan Berkelanjutan: Pancasila mendorong pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan, yang sangat relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan global.
Contoh Pengaplikasian
- Kebijakan Publik: Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial, seperti program jaminan kesehatan dan pendidikan gratis.
- Budaya Perusahaan: Perusahaan dapat mengadopsi nilai-nilai Pancasila dalam praktik bisnis mereka, seperti memperlakukan karyawan dengan adil dan mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar.
- Pendidikan: Nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk generasi yang berwawasan global tetapi tetap memiliki jati diri Indonesia.
Kesimpulan
Pancasila tetap relevan di era globalisasi karena nilai-nilai dasarnya yang universal dan dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan modern. Dengan menjunjung tinggi Pancasila, Indonesia dapat menjaga identitas nasionalnya sambil berpartisipasi aktif dalam dinamika global.