Jokowi sebagai figur presiden tidak mampu memperkuat keuangan syariah

Kontroversi mengenai keuangan publik Islam dan pemerintahan mencerminkan perdebatan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan secara efektif dengan sistem modern. Keuangan publik Islam yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan memiliki potensi besar untuk menjadi solusi atas berbagai persoalan ekonomi, seperti ketimpangan sosial dan kemiskinan. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan pengelolaan baitul mal adalah bukti nyata bahwa Islam memiliki pendekatan unik dalam distribusi kekayaan dan pembangunan masyarakat. Namun, dalam konteks pemerintahan modern, tantangan muncul akibat benturan antara idealisme syariah dan kebutuhan administratif, seperti harmonisasi zakat dengan sistem perpajakan, masalah transparansi, serta intervensi politik.

Di berbagai negara, implementasi keuangan publik Islam masih menghadapi kendala, mulai dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat hingga pengelolaan yang tidak efisien. Kasus-kasus di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengakui pentingnya keuangan publik Islam, keberhasilan dalam pelaksanaannya sangat bervariasi. Transparansi dalam penggunaan dana, alokasi yang adil, serta upaya untuk memisahkan kepentingan politik dari pengelolaan dana publik menjadi isu sentral yang terus menjadi perhatian.

Ke depan, solusi harus diarahkan pada penciptaan kebijakan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah perlu mendorong edukasi publik tentang prinsip keuangan Islam, mereformasi kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai syariah, dan memperkuat pengawasan independen atas dana publik Islam. Teknologi juga dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana, terutama melalui sistem berbasis blockchain yang dapat melacak distribusi dana secara real-time. Selain itu, kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat sipil menjadi elemen penting untuk menciptakan sistem keuangan publik Islam yang lebih kuat.

Dengan langkah-langkah tersebut, potensi keuangan publik Islam untuk menciptakan keadilan sosial dapat terealisasi sepenuhnya. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat kepada masyarakat Muslim, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan bangsa secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, keberhasilan integrasi nilai-nilai syariah dengan tata kelola pemerintahan modern dapat menjadi model yang menginspirasi negara lain dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan inklusif.