Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Tengah Pusaran Penurunan Kelas Menengah Indonesia

 Intrumen investasi terus di tawarkan untuk menarik investasi asing yang tercatat masuk sebagai Penyertaan Modal Asing (PMA) sebesar Rp204,4 triliun di Kuartal 1-2024 yang diperkirakan mencetak 328.073 tenaga kerja dan Rp197,1 triliun pada Pernyataan Modal Dalam Negeri mencetak 219.346 tenaga kerja baru. Pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi dalam mengedukasi masyarakat Indonesia dalam keikutsertaan untuk berinvestasi pada negaranya sendiri, karena literasi keuangan tentang investasi ini seperti barang eksklusif yang hanya segilintir orang saja yang tau cara mengaksesnya.

Pemerintah perlu serius dalam membuat program yang menarik dalam usaha penataan penduduk, sehingga tidak menimbulkan keengganan untuk menempati wilayah yang dianggap minim dalam ketersediaan kebutuhan dasar, akses pendidikan, dan mobilitas penduduk. Sehingga usaha pemerintah dalam meningkatkan investasi di sektor padat karya tidak terhambat dan terpusat di beberapa daerah atau wilayah saja, menurut data BKPM empat dari lima besar lokasi investasi pada triwulan 1 tahun 2024 berada di pulau Jawa dan satu di Sulawesi Tengah.

Terdapat ketidaksesuaian antara sektor usaha dan industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan realisasi investasi yang ada. Berdasarkan sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan usaha dibidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja tapi kelangkaan dan tingginya harga pupuk, irigasi yang buruk, dan kelangkaan solar kerap menjadi headline pemberitaan nasional. 

Perdagangan Besar dan Eceran menempati urutan kedua yang juga mengalami sengkarut karena beberapa pabrik dari industri garmen harus gulung tikar atau pindah ke daerah lain dengan upah minimum lebih rendah dan melakukan pengurangan pekerja. 

Realisasi terbesar dari investasi berada pada industry logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang mana hal ini dapat dimengerti karena sejumlah megaproyek pemerintah memang digencarkan pada pembangunan ifrastruktur dan IKN, namun hal ini perlu dikaji lebih mendalam lagi jangan sampai modal yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan baik yang pada akhirnya malah menambah utang baru.

Pada akhirnya kelas menengah yang melorot dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa artinya ada pengurangan sebesar 9,48 juta jiwa perlu mendapat perhatian serius ditengah usaha percepatan pengentasan kemiskinan. 

Usaha percepatan pengentasan kemiskinan perlu disesuaikan dengan cara yang sesuai juga mulai dari para pelaku pembuat program dan pelaksana program perlu dilakukan penyempurnaan regulasi agar dapat menajamkan RB tematik pengentasan kemiskinan lewat indikator-idnikator baru untuk mempercepat penurunan kemiskinan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran dan terwujudnya percepatan pengetasan kemiskinan di angka 7,5% penduduk miskin di tahun 2024 yang tinggal 3 bulan lagi. 

Pemerintahan baru yang akan dilantik pada bulan Oktober harus segera berlari dan menyelesaikan program yang telah dibuat oleh pemerintahan saat ini dengan baik dan menambahkan strategi baru untuk meredam kemelorotan kelas menengah supaya tidak lebih dalam lagi.