Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, memiliki posisi strategis sekaligus rentan terhadap berbagai ancaman eksternal. Di tengah meningkatnya kompleksitas keamanan global, kebutuhan akan pertahanan nasional yang kuat dan mandiri menjadi semakin mendesak. Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan dengan pengalaman panjang dalam dunia militer, bersama Gibran Rakabuming, menawarkan pendekatan baru dalam membangun kekuatan pertahanan Indonesia melalui modernisasi, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, peningkatan sumber daya manusia, dan diplomasi pertahanan yang aktif. Visi mereka tidak hanya bertujuan untuk melindungi kedaulatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki sistem pertahanan yang tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang.
Strategi pertahanan Prabowo-Gibran ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam ketahanan nasional, dengan fokus pada empat pilar utama: modernisasi alutsista, kemandirian industri pertahanan, peningkatan kualitas SDM pertahanan, dan diplomasi internasional. Melalui pendekatan komprehensif ini, Prabowo-Gibran berusaha memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam bidang pertahanan, meningkatkan daya saing regional, dan memperkokoh kedaulatan NKRI.
Modernisasi Alutsista sebagai Fondasi Pertahanan Tangguh
Alutsista atau Alat Utama Sistem Senjata merupakan komponen penting dalam pertahanan suatu negara. Dengan alutsista yang modern dan tangguh, Indonesia mampu mempertahankan wilayah dan merespons ancaman dengan cepat dan efisien. Prabowo-Gibran menilai bahwa salah satu kunci utama dalam membangun pertahanan yang kuat adalah dengan memastikan ketersediaan alutsista berteknologi tinggi yang sesuai dengan kebutuhan keamanan nasional.
Langkah pertama dalam strategi modernisasi ini adalah pengadaan teknologi militer terbaru yang disesuaikan dengan medan dan kebutuhan Indonesia. Hal ini mencakup peralatan seperti kapal selam, kapal patroli laut, pesawat tempur, dan sistem radar yang mampu mendeteksi ancaman di wilayah perbatasan. Selain itu, Prabowo-Gibran juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam negeri dalam proses pengembangan alutsista ini. Misalnya, dengan melibatkan PT Pindad dalam produksi peralatan militer atau menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam penelitian dan pengembangan teknologi militer lokal.
Kolaborasi dengan negara-negara sahabat juga menjadi bagian integral dari strategi ini. Melalui latihan militer bersama dan alih teknologi, Indonesia dapat memperkuat kemampuan teknis dan taktis prajurit, sekaligus mendapatkan teknologi terbaru yang dapat diterapkan di dalam negeri. Strategi modernisasi alutsista yang komprehensif ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk meningkatkan reputasi militer Indonesia di tingkat internasional.
Â
Tantangan dalam Strategi Prabowo-Gibran untuk Memperkuat Pertahanan Indonesia dan Membangun Kedaulatan NKRI yang Tangguh
Dalam upaya memperkuat pertahanan Indonesia dan membangun kedaulatan NKRI yang tangguh, pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada berbagai tantangan besar yang mencakup aspek ekonomi, keamanan, sosial, serta politik. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar strategi pertahanan yang kuat dapat terlaksana dengan baik serta menghasilkan dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sebagai berikut:
1. Ketergantungan pada Alutsista Impor
Salah satu hambatan terbesar dalam memperkuat pertahanan Indonesia adalah ketergantungan pada alutsista (alat utama sistem senjata) yang diimpor dari luar negeri. Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat alutsista, sebagian besar peralatan tempur dan teknologi militer masih harus didatangkan dari negara-negara lain. Hal ini bukan hanya menguras anggaran negara tetapi juga berisiko pada keamanan nasional apabila negara penyedia alutsista memutuskan untuk menunda atau menghentikan pengiriman peralatan karena alasan tertentu. Kemandirian alutsista membutuhkan waktu dan investasi besar untuk membangun industri pertahanan dalam negeri yang kuat, termasuk teknologi yang diperlukan. Tantangan ini mengharuskan pemerintah untuk mengembangkan industri lokal melalui investasi yang konsisten dan dukungan terhadap penelitian dan pengembangan teknologi militer.
