Pemerintahaan dr Zaini dan Muzakkir Manaf (ZIKIR) yang di lantik sejak 25 juni 2012 telah berumur 1,5 tahun. Jika mengacu kepada tahun perencaan, maka pemerintah zikir sudah masuk 1/3 masa ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh ) RPJMA 2012 – 2017. APBA tahun 2013 secara keseluruhan berjumlah Rp 12,29 triliun ( Pasca APBA-P ). Dana yang sebesar ini seharusnyamampu mendongkrak kemandirian ekonomi masyrakat Aceh.
Dari segi perencanaan pembangunan pembangunan Aceh seharusnya bisa mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan lewat pengelolaan dana otsus yang tepat dan pengurangan terhadap dana hibah serta menumbuhkan ekonomi pihak ketiga. Peran swasta di Aceh masih sangat rendah dalam mengurangi angka pengangguran dan menambah PAD daerah.
Pemerintah Aceh dalam tahun 2013 ini juga mendorong agar segera disahkannya peraturan pelaksana UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh ( PP dan Perpres ) sampai saat ini sudah terbentuk tim perumusan kewenangan Aceh pusat, namun tidak satu dokumen pun diketahui oleh publik , mengenai apa yang dibicarakan soal kewenangan, padahal itu justru menjadi dokumen yang sangat penting bagi masyarakat.
Di tahun 2013, konsentrasi DPRA pada persoalan Qanun Wali Nanggroe, bendera dan lambang Aceh sangat besar sehingga DPRA disibukkan dengan agenda ini, padahal persoalan kesejahteraan yang seharusnya menjadi fokus utama kian kabur. Pada prinsipnya fungsi DPR sebagai penganggaran, pengawasan dan legislasi kian di pertanyakan.
Peran akademisi, CSO dan mahasiswa kian melemah dalam konteks pengawasan. Pemerintah berjalan sendiri, sedangkan “pengkritik” diam. Seharusnya dialektika berpikir tidak boleh berhenti, gagasan wujudkan kesejahteraan harus tetap berjalan.Pemerintah tetap harus dikritik dan diberikan solusi agar rakyat yang menerima manfaat kian maju. Pemerintah tidak boleh dibiarkan sendiri, karena tanpa pengawasan kekuasaan cenderumg korup.
Di Aceh, harus disadari bahwa, peran akademisi, CSO, dan mahasiswa kian melemah dalam memberikan gagasan dalam pembangunan, yang ada hanya orang – orang yang berlatar belakangakademisi, dan CSO yang bekerja sebagai asistensi pemerintah, sehingga agenda besar yang seperti di diskusikan di kampus – kampus tidak terwujudkan.
Membangun Aceh tidak mungkin di capai apabila hanya satu golongan yang menggerakan, butuh sinergisitas antara pemerintah, kampus, CSO. Dosa – dosa pemerintah tidak boleh dilihat begitu saja sehingga terkesan membiarkan, namun harus didorong agar lebih sistematis dan konstruktif dengan ide dan gagasan dan kampus dan CSO.
