Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia pendekatan Robert Klitgaard dan Jack Bologna

Motivasi Finansial dan Peluang: Keserakahan untuk memperoleh kekayaan dengan cara cepat dan mudah, ditambah dengan adanya celah dalam sistem, meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi.

Paparan dan Budaya Korupsi: Lingkungan yang menganggap korupsi sebagai hal yang wajar memperburuk situasi dan memperkuat siklus korupsi, yang sulit diberantas.

Untuk mengurangi korupsi, diperlukan perubahan sistemik, penguatan pengawasan, dan penanaman nilai-nilai anti-korupsi sejak dini.

3. How : Bagaimana untuk Analisis Kasus Korupsi dengan Pendekatan Teori CDMA dan GONE? 

1. Studi Kasus Korupsi di Indonesia

Untuk mendalami bagaimana teori CDMA dan GONE dapat diterapkan dalam menganalisis kasus korupsi, kita akan menggunakan contoh kasus nyata yang telah diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor publik. 

Kasus ini melibatkan seorang pejabat pemerintah yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri melalui suap, manipulasi proses tender, dan penyalahgunaan dana publik. Pejabat ini menggunakan wewenangnya untuk memilih kontraktor tertentu dengan imbalan suap, yang mengarah pada kerugian negara.

2. Analisis Berdasarkan Teori CDMA (Robert Klitgaard)

Teori CDMA yang dikembangkan oleh Robert Klitgaard mengidentifikasi empat faktor utama yang memicu korupsi, yaitu Monopoly (Monopoli), Discretion (Diskresi), Accountability (Akuntabilitas), dan Access (Akses). Mari kita analisis secara mendalam bagaimana elemen-elemen ini berkontribusi terhadap kasus korupsi dalam pengadaan barang ini.

• Monopoly (Monopoli): Monopoli dalam kasus ini terjadi ketika pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan barang memiliki kontrol penuh atas proyek tersebut, tanpa adanya persaingan yang sehat atau pengawasan yang efektif. Seorang pejabat dengan monopoli dalam pengadaan barang bisa memilih kontraktor tanpa mempertimbangkan kualitas atau harga yang wajar. Hal ini membuka celah besar untuk penyalahgunaan. Misalnya, pejabat tersebut bisa memilih kontraktor yang bersedia memberikan suap atau melaporkan harga yang lebih tinggi untuk mengalihkan dana ke kantong pribadi.

  Contoh dalam Kasus: Pejabat memiliki kewenangan untuk menentukan kontraktor pemenang tanpa ada proses evaluasi yang transparan atau adil. Pejabat tersebut memanipulasi proses tender sehingga hanya kontraktor yang bersedia memberikan suap yang dapat memenangkan tender.

•