PRO DAN KONTRA masalah RUU Pilkada yang telah ditetapkan oleh DPR RI menjadi pilkada dipilih DPRD, saat ini terus bergejolak. Banyak yang menilai bahwa Pilkada dipilih DPRD merupakan mundurnya demokrasi di Indonesia, bahkan telah merenggut hak demokrasi rakyat Indonesia.
Aksi penetapan yang telah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat pilihan kita, telah membuka mata hati masyarakat Indonesia dengan mainan politik dan sandiwara politik yang dimainkan dalam penetapan RUU Pilkada 25 September 2014 lalu yang akhirnya RUU Pilkada disetujui dan PILKADA dipilih oleh DPRD.
Saat ini, upaya untuk menggugat hasil penetapan RUU Pilkada juga telah dilakukan melalui jalur MK. Aksi demontrasi dari berbagai wilayah juga dilakukan, berharap bahwa RUU Pilkada ditinjau ulang kembali dan demokrasi kembali kepada rakyat dengan pemilihan langsung.
Penulis mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa masyarakat yang ada di unjung pulau Sumatera Barat, terkait dengan keputusan mengenai RUU Pilkada.
Salah satu warga Dani, mengatakan secara pribadi dirinya mendukung pilkada langsung akan tetapi dengan ketetapan yang telah dilakukan oleh wakil rakyat dengan pilkada dipilih DPRD merupakan sebuah keputusan yang mau tidak mau harus diterima. Meski nanti ada keputusan lain.
Dani mengatakan, nilai positif dari pemilihan Pilkada oleh DPRD juga ada. Dimana selama ini, pilkada langsung telah banyak memakan korban. Tak usah jauh-jauh, contoh saja dengan adanya pilkada langsung hubungan antara masyarakat satu dengan lain jadi tidak baik, antara tetangga saling bermusuhan, antara keluarga saling tidak berteguran bahkan antara suami dan istri bertengkar gara-gara pilkada langsung yang mereka beda pendapat.
Hal senada juga diungkapkan oleh, Hasan, dimana ia menilai Pilkada DPRD akan menghindarkan konflik ditengah-tengah masyarakat. "Berikanlah kepercayaan kepada wakil rakyat kita, toh mereka juga kita yang milih. Kalau kita yang milih terlalu banyak mudaratnya,"ujarnya sembari mengatakan bahwa secara pribadi ia mendukung pilkada DPRD.
Kata Hasan, saat ini jangan lagi perdebatkan masalah mekanisme yang harus diperdebatkan bagaimana Indonesia kedepan bisa bangkit menjadi negara yang diperhitungkan baik secara ekonomi maupun yang lainnya.
Sudah saatnya pemimpin - pemimpin Indonesia memikirkan negara dan rakyat Indonesia, bukan berdebat masalah mekanisme yang ada. "Apapun mekanisme yang ada, mau dipilih DPRD atau rakyat sama saja. Contoh juga telah banyak, dipilih oleh rakyat toh banyak juga yang korupsi atau yang lainnya. Semoga dengan pilihan wakil rakyat yang mereka lebih tahu mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang memiliki visi dan misi dan mana yang tidak. Sehingga bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan kuantitas,"tandasnya.
Mari #DukungPilkadaDPRD
