PPN 12% berlaku per 1 Januari 2025, apakah hal ini membuat rakyat sejahtera atau tidak?

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kenaikan tarif PPN ini diperkirakan akan berdampak pada berbagai barang dan jasa, terutama yang tergolong mewah. Beberapa kategori yang akan dikenakan PPN 12 persen antara lain:

1. Layanan kesehatan di rumah sakit kelas VIP

2. Institusi pendidikan bertarif internasional

3. Konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600_6.600 VA

4. Beras berkualitas premium 

5. Buah- buahan kategori premium

6. Ikan berkualitas tinggi seperti salmon dan tuna

7. Daging premium seperti wagyu dan Kobe 

Meskipun demikian, barang kebutuhan pokok dan jasa esensial tertentu tetap dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif lebih rendah untuk melindungi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti menjelaskan dampak inflasi dari kenaikan tarif ini diperkirakan tidak signifikan. Inflasi saat ini berada pada angka 1,6%, dan pemerintah berharap kenaikan PPN tidak akan mengurangi daya beli masyarakat secara drastis. Sebagai perbandingan, kenaikan tarif PPN sebelumnya dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 tidak menyebabkan terganggunya harga yang signifikan. 

Namun, ada pandangan beragam dari kalangan pengusaha dan ekonom mengenai dampak kebijakan ini. Beberapa pengamat menyatakan bahwa kenaikan PPN dapat berpengaruh pada daya beli masyarakat, terutama pada kalangan menengah ke bawah. Mereka khawatir bahwa peningkatan harga barang dan jasa akibat kenaikan PPN dapat mengurangi permintaan kredit konsumen, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

HMI Komisariat syari'ah UIN Samarinda berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengkritik kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat. Mereka berharap suara mahasiswa dapat menjadi bagian dari dialog konstruktif dalam menentukan arah kebijakan Perpajakan di Indonesia.