Kelemahan Sistem PPDB-UMPT di Indonesia

PPDB (penerimaan peserta didik baru) dan UMPT (ujian masuk perguruan tinggi) adalah gerbang masuk seorang siswa bila ingin melanjutkan ke sebuah jenjang pendidikan lanjutan.

Jalur zonasi, afirmasi, prestasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur regular adalah beberapa jenis tes yang bisa diikuti murid untuk mengikuti PPDB.

Untuk UMPT, sudah disinggung sedikit pada artikel sebelumnya, yaitu SNMPTN,SBMPTN, dan Mandiri. Kalau SNM itu pakai nilai rapor dan rekomendasi sekolah saja (akreditasi sekolah minimal A, raport rata-rata 80).

Kalau SBM berbayar (ke kampus masing-masing) dan ada UTBK (ujian tes berbasis computer). Kalau mandiri berbayar juga, akan tetapi dengan tes yang lebih khusus disediakan dari kampus yang bersangkutan.

Kelemahan yang pertama, Ada beberapa cuitan yang sangat miris dan sepertinya banyak ceritanya, misal seperti orang tua yang menggunakan 'jalur dalam'.

Artinya, kalau ingin diterima sekolah, maka ia harus membayar berapa peser rupiah kepada panitia seleksi atau pihak sekolah terkait (entah para petingginya atau pihak lain).

Ini jelas hal yang keliru. Sebab, itu juga diartikan bahwa pendidikan itu hanya milik orang yang 'berada', tidak bisa diakses oleh semua kalangan.

Ya berarti, siswa tidak usah bingung belajar berbulan-bulan, cukup orang tua yang memiliki orang dalam (bisa karena orang tua punya jabatan di tingkat negara), sehingga anaknya pun dengan gampang bisa masuk.

Ataupun orang tua yang terkenal kaya raya di sebuah kasta social, maka tinggal memberikan amplop kepada pihak terkait, maka masalah beres.

Ini juga diartikan bahwa korupsi dimulai sejak dini, dan mungkin bisa berujung pada level korupsi kepada negara kalau dibiarkan seperti itu. Sebab, orang dengan mudahnya menghilangkan masalah hanya dengan uang.

Itu justru malah tidak baik dan merugikan untuk anak, sebab pada perkembangannya nanti ia merasa salah tempat. Sudah tahu jika lingkungan sekitar baik teman maupun pelajarannya itu pintar dan berat, ia tidak siap.