Politik Identitas dan Konflik Etnis di Kalimantan Barat

Agar dapat meminimalkan ketegangan sosial yang menyebabkan ketidakpuasan ekonomi dan sosial, pemerintah harus membuat kebijakan yang benar-benar mencerminkan keadilan sosial, yang mencakup akses yang setara terhadap sumber daya (Davidson & Kammen, 2002). Program inklusi sosial yang melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai komunitas etnis dan agama dapat melaksanakan pendekatan ini.

Untuk menyelesaikan konflik berbasis identitas, pemerintah juga harus menggunakan metode rekonsiliasi budaya yang menekankan dialog dan mediasi. Misalnya, partisipasi pemimpin lokal dari berbagai etnis dan budaya dalam program pemberdayaan masyarakat dapat membantu mengurangi keraguan antar kelompok. Masyarakat dapat merasa terlibat dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan dengan menerapkan pendekatan partisipatif (Riwanto, 2006).