Belajar dari Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Apalagi sebelumnya, pada tahun 2009 sudah ada peringatan nyata berupa kebakaran yang mestinya sudah menggugah kesadaran semua pihak termasuk  Pertamina, masyarakat berikut Ketua RT/RW, Lurah/Camat/Walikota sampai Gubernur dan Pemerintah Pusat untuk segera menuntaskan pengamanan kawasan strategis dan vital tersebut.

Pembangunan Depo Plumpang sebenarnya sudah pilihan yang tepat, termasuk rencana pengembangannya sehingga punya lahan seluas Kawasan Tanah Merah. Sayangnya, kenapa dibiarkan oblang-oblang dan tidak dipagar sehingga orang yang tidak berhak bisa menduduki dan mendirikan bangunan seenaknya. Lalu ada gagasan, Depo Plumpang sebaiknya di relokasi dan pemukiman penduduk ditata ulang. Pada hal, Depo Plumpang dibangun lebih dulu dengan segala antisipasi pengamanan maupun rencana pengembangannya. 

Justru masyarakat yang kemudian menyerobot tetapi diduga ada pembiaran. Kalau sekiranya masyarakat setempat yang direlokasi, mungkin jauh lebih murah dan lebih mudah dibanding apabila membangun Depo Pertamina baru yang pastinya akan lebih mahal dan rumit untuk kondisi lingkungan seperti sekarang ini. Depo Plumpang itu keberadaannya sudah sangat strategis dan tidak bermasalah untuk melayani BBM di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. 

Yang salah adalah penduduk yang mendekat di lokasi Industri Migas dan dibiarkan oleh pejabatnya yang tidak mengemban amanah dengan penuh tanggungjawab. Masalah seperti ini sebenarnya banyak sekali yang menimpa BUMN. 

Misalnya, banyaknya penduduk dekat rel kereta api dan banyak bangunan peninggalan Belanda yang dibiarkan merana dan terbengkalai di beberapa stasiun KA. Juga BUMN Pabrik Kertas dan banyak lagi yang perlu segera dibenahi secara bersama-sama oleh semua pihak yang terkait. Dulu, pada masa Hindia Belanda, semuanya bisa tertib dan mudah ditertibkan, kok sesudahnya mengalami degradasi mutu kepemimpinan dan tanggungjawab dalam pengelolaan BUMN? Mungkin, metode blusukan ala Jokowi perlu digalakkan  untuk memperoleh deteksi dini semua permasalahan seputar BUMN.*****Bekasi, awal Maret 2023