Calo dalam mata sosial secara sederhana dapat dipahami sebagai perantara. Lebih lengkapnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) calo diartikan sebagai orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah.
Dulu (dan tentunya sekarang), kalau naik kereta api atau angkutan umum lainnya, calon penumpang harus berhadapan dengan orang-orang yang menawarkan tiket langsung tanpa harus mengantri ke bagian tiket resmi.
Dari sisi birokrasi memang cukup dimudahkan, namun para calon penumpang harus rela merogoh kocek agak dalam untuk memperoleh tiket tersebut.
Tidak hanya itu, dalam masalah pelayanan publik, keberadaan calo sepertinya telah menjadi profesi tersendiri; mereka menempati posnya masing-masing. Sebut saja, dalam pengurusan SIM atau pajak kendaraan bermotor, misalkan, sang calo berani menawarkan diri dengan segala kemudahannya, tapi tentunya dengan fee tertentu yang harus dibayar oleh “konsumen” yang memakai jasanya.
Dalam, kasus lain, ada juga “calo proyek” program pemerintah. Mekanismenya cukup cantik. Dengan elegan mereka menawarkan suatu program yang datangnya dari program pemerintah untuk lembaga pendidikan atau lembaga sosial. Tanpa mengeluarkan keringat, mereka meminta sekian persen fee ketika dana telah cair dari program tersebut.
Ya, mereka lah yang mempunyai hubungan dekat dengan orang birokrasi pemerintahan, atau bisa jadi merekalah orang-orang parpol yang dulunya menjadi pengusung kuat salah satu pejabat pemerintah, eksekutif maupun legislatif.
Faktor kedekatan dengan pemerintah adalah salah satu syarat utama dalam menekuni profesi calo ini. Siapapun mereka, profesi ini cukup menjanjikan, karena dengan mekanisme tertentu Si Calo Proyek Pemerintahan ini memperoleh fee yang menjanjikan.
Jika, misalkan, ada bantuan penyelenggarakan program pelatihan untuk lembaga pendidikan dan sosial tertentu dengan nilai proyek 1 Milyar misalkan, dan Si Calo meminta 15% dari anggaran tersebut, bisa dibayangkan berapa mereka mendapatkan cuan secara cuma-cuma?
“Ah, sudahlah itu mah hal yang sudah biasa”, kata kebanyakan orang. Tapi, sebagian yang lainnya, tentu hal ini cukup menggelitik, sehingga seringkali berkomentar keras, “Mau sampai kapan praktek pencaloan mendarah daging di bumi pertiwi ini?”
