Politik Tanpa MAHAR

[/caption][caption caption="DPP Partai Golkar"]

Partai Politik sebagai Pilar Utama Demokrasi di Indonesia dimana Partai Politik menjadi sumber Rekruitmen Kepemimpinan Baik Secara Nasional maupun di daerah, Dalam Prosesnya Partai Politik mengalami degradasi nilai dalam melakukan proses rekruitmen tersebut sehingga banyak mengalamai kritik yang berdampak kepada menurunnya tingkat kepercayaan Publik kepada Partai Politik

Salah satu Fenomena yang kerap terjadi dalam proses politik yang ada adalah adanya istilah Mahar Politik, dimana setiap Orang atau Kader Politik yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan Daerah kerap kali mengalami pemerasan atau kata lain harus mengeluarkan dana yang begitu banyak dalam mendapatkan dukungan atau rekomendasi politik, Dinamika ini dianggap sangat merusak iklim demokrasi karena hanya yang memiliki dana besar yang bisa menjadi calon pemimpin yang bersumber dari jalur partai politik, sehingga agak sulit kita mendapatkan calon pemimpin yang kelak ketika terpilih akan bekerja secara bersih atau tidak korupsi, rakyat akan jadi korban karena bisa dipastikan pembangunan tidak akan maksimal karena anggaran negara/rakyat yang diperuntukkan untuk pembangunan akan ditelep oleh para pejabat yang korup, yang berpikir mengambilakan biaya politik yang telah mereka keluarkan pada saat proses pemilihan yang telah terjadi, ini satu gambaran atau pandangan kerap terjadi pada kepala daerah yang lahir dari pilkada yang kental dengan Mahar Politik

Partai Golongan Karya Melalui Ketua Umumnya Bapak Setya Novanto dalam Pidata Pertmanya pada saat terpilih pada munaslub 2016 secara tegas menyatakan bahwa Proses Rekruitmen Calon kepala daerah dari Partai Golkar tidak akan ada Mahar Politik dalam artian Golkar dalam mengusung calon kepala daerah tidak akan membebani Calon terkait pendanaan dalam prises rekruitmen tersebut, Kebijakan ini tentunya menjadi angin segar dan sesuatu yang baru bagi kehidupan demokrasi kita khususnya di internal Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Ingin menjadikan Partai Golkar sebagai Motor utama dalam membangun dinamika demokrasi yang sehat, bebas dari KKN, sehingga kedepan partai Politik akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bersih dan memiliki komitmen dalam membangun daerah masing-masing

Mahar Politik vs Komitmen Politik

Komitmen Partai Golkar untuk tidak menjadikan Mahar Politik sebagai Syarat dalam mengusung jadi calon kepala daerah bukanlah isapan jempol belaka, DPP Partai Golkar telah memutuskan Satu Juklat yang mengatur tentang mekanisme Rekruitmen Pencalonan Kepala daerah yang di kenal dengan Juklat Pilkada adalah bentuk komitmen Ketua Umum Partai Golkar terhadap Kebijakannya Bahwa Partai Golkar tidak Mengenal Mahar atau pemberian uang, tetapi Partai Golkar mencoba mengikuti Keinginan Rakyat, baik melalui Survei Politik maupun Peta Politik Rill yang di serap dari institusi Partai Golkar di daerah, sehingga Partisipasi Publik dan Keinginan Politik Partai melebur menjadi satu, yang kemudian menjadi dasar dalam meberikan rekomendasi pencalonan Kepala Daerah

Pertanyaan Kemudian adalah, Lalu apa yang menjadi syarat utama bagi Partai Golkar kepada Calon Kepala Daerah, jawabannya tentunya adalah Komitmen Politik, Partai Golkar memiliki Visi dan Misi, Partai Golkar Memiliki Visi Negera Kesejahteraan 2045 yang menjadi dasar perjuangan Partai Golkar dalam mengelola Kekuasaan, inilah yang kemudian akan di berikan kepada para calon kepala daerah yang maju dengan jalur partai Golkar, Komitmen Menjalankan Visi Negara Kesejahteraan 2045 sebuah konsep besar bagaimana Partai Golkar melihat Indonesia kedepan

Rekruitmen Calon Kepala Daerah yang akan untuk pilkada serentak tahun 2017-2018 dimana Partai Golkar memiliki Target 60% kemenangan, tentunya menjadi tantangan yang tidak mudah, tetapi Partai Golkar tetap Optimis dengan mesin partai dan kemampuan kader dilapangan, termasuk meyakini bahwa Politik Tampa Mahar adalah mekanisme yang bisa melahirkan kepala daerah yang bersih dari korupsi dan memiliki komitmen untuk membangun daerahnya, inilah komitmen Partai Golkar akan respon Masyarakat yang mengingikan pembangunan dan pembaharuan yang berpihak kepada rakyat

Dengan tidak membebani Calon Pemimpin dengan Mahar Politik adalah respon Ketua Umum Partai Golkar terhadap keinginan masyarakat luas, untuk menghadirkan Politik Bersih, Pemimpin Bersih, pemimpin yang bisa diterima oleh rakyatnya sehinga tidak memiliki beban politik dalam membangun bangsa dan negara, Karena dalam asumsi Partai Golkar, Proses awal Rekruitmen yang bersihlah bisa menghasilkan Kepala Daerah yang bersih, inilah Komitemen Partai Golkar Terhadap Kehidupn Demokrasi di Indonesia 

Muhammad Risman Pasigai, 

Ketua Departemen DPP Partai Golkar