Ironi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Pandemi

Oleh Ira Alia Maerani &  Muhammad Ridwan 

Sejak diumumkan untuk pertama kali kasus covid 19 di Indonesia pada 2 Maret lalu, penyebaran virus covid 19 semakin meluas dan mengkhawatirkan. Maka untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk, dua minggu berselang pemerintah memutuskan untuk meliburkan seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi. Pemerintah menginstruksikan seluruh sekolah dan perguruan tinggi untuk mengadakan segala kegiatan pembelajaran via daring.

Apabila dipahami lebih dalam, tentu saja keputusan ini sangat efektif dalam mencegah penyebaran virus covid 19. Hal ini terbukti keampuhannya di negara Cina. Kasus covid 19 di Cina melaju dengan cepat, berbagai upaya dilakukan pemerintah Cina untuk menekan penyebaran virus ini. Salah satu cara yang efektif itu adalah meliburkan seluruh aktivitas pendidikan Cina sepenuhnya. Hingga akhirnya kasus covid 19 di Cina berhenti total. Akan tetapi itu di negara Cina, apa kabar dengan Indonesia?

Sejak 6 bulan sekolah diliburkan oleh pemerintah, atau lebih tepatnya di rumahkan. Kita tahu bahwa kasus covid 19 di Indonesia bukannya menurun tapi malah semakin beringas. Kasus positif bahkan tembus hampir 4 ribu kasus perhari. Penambahan kasus ini kebanyakan berasal dari klaster keluarga dan pekerja kantoran. Pemerintah sudah mengusahakan berbagai cara untuk menekan penyebaran virus ini, salah satu nya itu meliburkan kegiatan pendidikan. Cara ini memang efektif dan sukses untuk mencegah munculnya covid 19 di klaster pendidikan. Akan tetapi sama saja hampa apabila tidak diimbangi dengan kebijakan lain yang tidak dipatuhi oleh warga Indonesia itu sendiri.

Ketika dunia pendidikan dihentikan untuk sementara, malah dunia pariwisata dibuka dengan lebarnya. Berbagai tempat wisata dibuka kembali, di media massa diberitakan bahwa mereka membuka tempat wisata tersebut dengan protokol kesehatan yang ketat. Mungkin itu hanya beberapa saja yang terekspos media, bagaimana dengan yang tidak terekspos? Banyak tentu saja. Entah berapa persen tempat wisata yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di Indonesia saat ini. Bisa jadi persennya hanya hitungan jari.

Memang sulit untuk menghentikan penyebaran virus ini. Akan tetapi kita sebagai manusia harus bisa menekan penyebaran virus ini dengan mematuhi kebijakan pemerintah. Semua yang dilakukan pemerintah  semata-mata hanya untuk melindungi rakyatnya. Sebelum vaksin ditemukan kunci untuk menekan penyebaran covid 19 itu hanya pada masyarakatnya saja. Kalau rakyatnya patuh terhadap  pemerintah maka covid 19 bisa mereda sedikit demi sedikit.

Kesenjangan Media Pendukung

Kebijakan pemberhentian kegiatan pendidikan memang bisa dibilang sukses. Namun pembelajaran daring tidak semudah yang dipikirkan. Ketikaa semua berpikir bahwa menyenangkan sekali belajar daring karena tidak perlu ribet keluar rumah, tinggal duduk manis di rumah dan bahkan bisa tiduran. Itu ialah pemikiran anak-anak elite, orang kaya dan pejabat. Namun pemikiran menyenangkan itu tidak sepenuhnya benar. Tidak semua anak itu memiliki media pendukung yang sama untuk belajar daring seperti laptop dan gawai.

Bahkan pernah terekspos oleh televisi bahwa sekumpulan murid sedang belajar bersama, akan tetapi bukan belajar bersama dengan gawai atau laptop tapi dengan sebuah Handy Talkie yang di dengarkan bersama-sama. Ini merupakan salah satu contoh kecil dari kesenjangan media pendukung belajar daring. Mungkin masih banyak lagi anak yang lebih kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena media pendukung itu tidak ada. Masih mending ada alat untuk komunikasi seperti Handy Talkie, tapi bagaimana dengan mereka yang bahkan tidak punya media sama sekali.

Terkadang sekolah maupun perguruan tinggi menuntut untuk bisa melakukan tatap muka melalui video seperti Zoom, Google Meet dan Jitsi. Tapi apakah pihak sekolah ataupun dosen tidak bisa memahami kekurangan media pembelajaran yang siswa maupun mahasiswa itu hadapi? 

Apalagi  mereka hanya bisa menuntut dan menuntut tanpa melihat berbagai fakta yang ada. Tuntutan itu yang membuat mereka harus berusaha agar tetap bisa ikut pembelajaran daring mulai ada yang meminjam gawai ataupun laptop tetangga. Bahkan ada juga seorang anak yang terpaksa harus bekerja sampingan agar bisa membeli gawai untuk kepentingan pembelajaran daring tersebut.

Seperti yang dialami Catur Ferianto siswa kelas VII MTs Ya Robi, Grobogan, Jawa Tengah terpaksa bekerja menjadi kuli bangunan. Uang dari hasil keringatnya itu ia tabung demi bisa membeli HP untuk belajar online. Perjuangan Catur agar bisa tetap mengenyam pendidikan di tengah pandemi Covid-19. 

Semakin miris pula ketika muncul di media televisi seorang pria paruh baya mencuri gawai hanya karena ingin memenuhi tuntutan pembelajaran di sekolah. Mereka tidak ingin melakukan hal-hal itu, tapi apalah daya jika keadaan yang menuntut mereka untuk melakukannya. Pemerintah seharusnya lebih galak lagi dalam memberikan bantuan gawai untuk pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi.

Jaringan Tak Memumpuni

Selain masalah gawai, jaringan juga menjadi permasalahan yang membuat anak-anak sulit dalam mendapatkan materi pembelajaran. Kesulitan jaringan itu membuat mereka terpaksa untuk mencari tempat yang tinggi agar mendapatkan jaringan yang bagus. Tak ayal mereka harus naik turun bukit yang terjal dan curam. Tentu medan yang berbahaya itu sangat berisiko bagi mereka yang masih kecil dan memiliki badan yang ringkih. Mereka rela mempertaruhkan keselamatan mereka hanya untuk bisa tetap ikut materi pembelajaran di sekolah. Miris sekali ketika melihat kenyataan bahwa di masa modern ini masih saja ada daerah yang belum mendapat jangkauan sinyal. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Pasalnya ini sangat berbahaya sekali bagi mereka.

Bantuan Kuota Gratis Pemerintah

Apabila kita mengenal daring/online tentu tidak lepas dari yang namanya paket data. Nah kebutuhan untuk tetap online itu juga menguras kantong. Mereka yang kaya tentu tidak khawatir dengan paket data mereka sendiri, mereka bahkan bisa membeli data sebanyak yang mereka inginkan. 

Harga mahal pun bukan masalah bagi mereka, tapi bagi mereka yang orang kecil, membeli kuota itu sesuatu yang sangat berat. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Ketika pemasukan mereka menurun drastis, malahan pengeluaran mereka meningkat karena tuntutan paket data. 

Pemerintah memang sudah mendengar keluhan masyarakat dan berjanji akan memberikan bantuan kuota kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kabar mengenai kuota gratis ini membuat mereka bisa bernafas lega dan gembira. Namun satu hal saja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yaitu ketepatan sasaran penerima kuota bantuan.

Hak Warga Negara Indonesia

Setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk mengenyam pendidikan. Pemerintah itu sebagai pemberi sarana dan prasarana sebagai media untuk mendapatkan ilmu. Apabila ada yang mengalami kekurangan maka pemerintah berkewajiban membantu dari segala bidang terutama pendidikan. Karena yang mampu membuat negara ini tetap berdiri kokoh untuk kedepannya ialah pendidikan itu sendiri. Penggerak perubahan Indonesia untuk lebih maju itu sendiri ialah generasi mudanya. Jika generasi muda cerdas maka negara juga akan maju. Negara ini bisa hancur apabila satu hal ini tidak didapatkan. Apa itu? Pendidikan jawabannya.

Lihat negara-negara besar seperti Cina maupun Amerika, negara mereka bisa maju sekali. Itu semua karena mereka sangat memerhatikan pendidikan di negara mereka. Bagi mereka pendidikan itu sangat penting dan menjadi nomor satu bagi mereka. Segala sarana dan prasarana pendidikan mereka permudah. Akan tetapi bagaimana Indonesia? Indonesia malah menomor sekiankan pendidikan. Lucunya Indonesia itu, semua hal menunggu viral di jagad maya terlebih dahulu sebelum pemerintah bertindak.

Apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Pendidikan tetap harus didapatkan oleh semua siswa maupun mahasiswa.  Sesuai nilai yang ada pada Pancasila sila ke 5 yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Keadilan bagi semua rakyat Indonesia dalam mendapatkan ilmu dengan tetap mengikuti pembelajaran di sekolah walaupun sulit. 

Setiap warga negara memiliki hak mereka masing-masing. Pemerintah sebagai wakil rakyat harus memberikan hak tersebut secara adil. Karena pemimpin negara itu sudah mendapatkan amanah dari rakyat. Tugas pemimpin negara membantu rakyatnya yang sedang mengalami kesusahan di masa sulit seperti saat ini. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Penulis :

• Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang)
• Muhammad Ridwan (Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNISSULA, Semarang)