Kemiskinan menjadi masalah paling serius di Indonesia. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan masalah kemiskinan dunia paling banyak berada di daerah Asia dan Pasifik, utamanya Indonesia. Di berbagai kesempatan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan bahwa dalam membangun desa dan mengehentaskan kemiskinan, ketahanan pangan dan gizi menjadi isu prioritas. Sebab, isu tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang sangat krusial bagi pembangunan nasional.
[caption caption="sumber foto : keuangandesa.com"][/caption]Selain itu, pihaknya pun sudah menyiapka berbagai program untuk membangun desa, salah satunya dengan menyalurkan dana desa hingga ke pelosok tanah air. Namun, nampaknya proses pencairan dana ini terkendala beberapa hal dan fokus pembangunan bukan pada desa di pedalaman yang memang membutuhkan sentuhan pembangunan berupa teknologi, namun hanya fokus pada desa-desa yang dekat dengan kota.
Padahal, yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang hidup serba pas-pasan adalah bagaimana caranya mendapat penghasilan dari hari ke hari. Mengutip pernyataan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, untuk membangun desa, harus tepat sasaran dan fokus pembangunan jangan hanya pada desa-desa yang sudah maju, tapi harus menyasar pada desa-desa yang belum terjangkau infrastruktur. Menurutnya, masih banyak desa di pedalaman yang masih belum terpasang listrik, oleh karena itu, hal ini harus menjadi fokus pemerintah dalam membangun desa.
CEO MNC Group ini juga mengatakan konsep membangun Indonesia harus diubah. Jika selama ini pertumbuhan ekonomi terfokus pada masyarakat mapan, kini masyarakat menengah ke bawah yang harus dibangun melalui UMKM, petani, nelayan, buruh dan masyarakat lainnya yang ketinggalan harus tumbuh lebih cepat sehingga bisa naik kelas.
Jika mendengar pernyataan Hary Tanoe, memang masuk akal ketika membangun desa maka orang per orang harus hidup sejahtera. Dengan demikian, masyarakat bawah memiliki daya beli untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jika membangun infrastruktur dan fokus pada proyek besar di desa-desa, sementara kesejahteraan rakyat masih belum meningkat maka hal itu akan percuma.
Selain itu, dari beberapa keluhan dari masyarakat desa terkait dana desa, pembagiannya belum maksimal. Bahkan dari berita yang saya baca di beberapa media, KPK menemukan 14 potensi persoalan dalam pengelolaan dana desa yang berjumlah Rp20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Rencananya, dana itu akan tersalur pada 74.093 desa di seluruh Indonesia.
Atas penemuan ini, KPK mengundang beberapa instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) guna memaparkan hasil kajian itu.
Dalam temuan KPK, ada lima persoalan yang ditemukan dari segi pelaksanaan yaitu kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, belum tersedianya atuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa, masih rendanhnya transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
Dari lima aspek tersebut terlihat “permainan” proyek dari masing-masing pemangku kepentingan dan masalah pembangunan desa seperti jalan di tempat karena tidak ada program nyata yang langsung menuju masyarakat.
Hal ini pun harus menjadi bahan evaluasi bagi Menteri Desa Marwan agar membuat program riil yang inputnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
